TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari mengkritik keluhan yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ellia Massa Manik.

Kritikan terkait keluhan Massa Manik kepada pemerintah soal hilangnya pendapatan sekitar Rp 19 triliun dari periode Januari hingga September 2017.

Eva menekankan Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harusnya bisa patuh dan melayani pemerintah yang saat ini pro dengan pemerataan pembangunan.

Bukan mengeluh dengan tugas yang diberikan pemerintah.

"Pertamina itu lembaga negara, patuh pada presiden dengan arah politik pembangunan presiden. BUMN bukan privat, melayani pemerintah yang saat Ini pro pemerataan pembangunan," ujar dia Kamis (23/11/2017).

Kemudian, anggota Komisi XI DPR RI ini juga menekankan Pertamina untuk melakukan audit investigasi atas kerugian yang diduga karena penugasan pemerintah tersebut.

Salah satunya soal BBM satu harga.

"Bagusnya berbasis data temuan auditor, BPK, internal auditor sehingga basisnya adalah tindak lanjut temuan. Investigasi khusus (forensik) bisa disarankan setelah discuss temuan awal tersebut," jelas dia.

Kendati demikian, Eva menyarankan, audit investigasi tersebut sebaiknya juga mulai memakai frame audit kinerja. Bukan sebatas keuangan.

"Supaya evaluasi tupoksi sebagai BUMN juga jadi kajian sehingg rekom bisa dikaitkan KPI (Indikator kinerja)," tandas Eva.

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR Ihsan Yunus mendesak agar dirut Pertamina saat ini diganti jika ternyata terbukti melakukan kesalahan.

Ihsan bahkan mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan Elia Massa Manik, terkait kehilangan pendapatan sebesar Rp 19 triliun.

"Jika sistemnya yang salah harus perbaiki dan kalau direksinya yang salah harus diganti, termasuk posisi dirutnya," tegas Ihsan.

Tidak hanya dari parlemen, desakan agar Elia Massa Manik diganti juga dilontarkan oleh sejumlah pengamat atau pemerhati sektor energi.