Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan apabila setelah diliat PPAnya terlampau mahal, akan dinegosiasikan untuk bisa dievaluasi.

"Kalau sistem lain murah, Jawa lain murah, transmisi selesai, daripada beli mahal kita matikan saja kita bayar dendanya (take or pay) tiap bulan kita evaluasi terus menerus," terang Sofyan.

Sementara itu, Pengamat Energi dan Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai jika memang harga jual listrik ke PLN kemahalan, tidak ada salahnya dikoreksi. Ia menyodorkan contoh, PT Adaro Energy Tbk tetap saja melanjutkan kontrak meski terjadi penurunan harga jual.

"Jadi wajar jika ada evaluasi, artinya ada kepentingan bangsa lebih besar untuk menjual tarif dasar listrik (TDL) ke rakyat dengan harga terjangkau ketimbang pertahankan iklim investasi kondusif," ujar Fahmy.

Terkait hal ini, Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ikut-ikutan mengevaluasi harga jual listrik. SP PLN mengklaim, berdasarkan survei yang dilakukan mereka, selain PLTU Jawa 3 dan PLTU Cirebon II, harga jual listrik sejumlah PLTU yang mesti direvisi. Namun SP PLN belum bersedia memberi data itu.

Baca: BPJS Kesehatan Akan Minta Keluarga Pasien Ikut Tanggung Biaya Medis Penyakit Gawat, Apa Saja?

Jumadis Abda, Ketua Umum SP PLN mengatakan, pada 28 Agustus 2015 sudah pernah mengingatkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir soal porsi swasta yang terlalu besar di program 35.000 MW+ fast track program 7.000 MW.

Saat itu PPA listrik swasta itu belum ditandatangani, lengkap dengan kajiannya. "Kami katakan PLN akan menanggung rugi Rp 140 triliun per tahun apabila seluruh pembangkit tersebut selesai dibangun," ungkap dia, Kamis (23/11/2017).

Jumadis menyatakan, jika proyek itu berjalan semua maka reserve margin atau cadangan listrik Indonesia bisa 80%. "Mayoritas oleh swasta dengan take or pay. Ambil tidak diambil kWh-nya, PLN harus bayar," ujarnya.

Tak ada jalan lain, PLN harus mengevaluasi program itu dan porsi swasta dipangkas.

 
Reporter: Pratama Guitarra