TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diimbau untuk lebih fokus dalam penguatan PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Pertamina dalam menjalankan bisnisnya, dibanding melakukan pembentukan holding BUMN minyak dan gas (migas).

Pengamat energi dan kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, untuk membuat BUMN menjadi besar tidak perlu membentuk holding yang nanti kontrolnya tidak jelas, apalagi PGN saat ini merupakan perusahaan terbuka dan sudah transparan.

"Kalau menurut saya tidak perlu holding untuk bisa menjadi besar dan bisa bersaing," tutur Agus saat dihubungi, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Agus mengusulkan, untuk memperkuat masing-masing BUMN tersebut, pemerintah tinggal memberikan tugas yang fokus kepada para direksinya, misalnya Pertamina mengerjakan bagian hulu dan PGN menangani wilayah hilir.

"Pertamina itu fokus ke hulu saja dan PGN yang menangani hilir, jadi jelas dan holding ini tidak jelas juga apakah PGN dimasukan ke Pertagas, atau PGN jadi anaknya Pertamina, saya belum tahu juga," tutur Agus.

Agus menjelaskan, dampak buruk dari pembentukan holding migas yaitu hilangnya perusahaan BUMN yang saat ini sudah mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan pastinya menggerus harga saham PGN.

"Pemegang saham PGN banyak, ini harganya sekarang saja terus turun dengan rencana holding," ucap Agus.