TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR, Harry Poernomo gusar terhadap wacana pembentukan holding BUMN migas.

Oleh karenanya Harry berharap Badan Usaha Khusus (BUK) bisa menjadi penengah sesuai dengan revisi UU Migas ke depannya.

"Kita itu pengenya menata secara holistik mengenai kelembagaan dalam UU Migas, terutama posisi SKK Migas dan terkait juga dengan Pertamina serta PGN," ujar Harry, Rabu (13/12/2017).

Komisi VII DPR kata Harry sedang memikirkan BUK bisa menggantikan holding migas. Tetapi posisi BUK tetap berstatus lembaga negara non BUMN yang membawahi semua perusahaan energi negara.

Baca: Israel Sulit Diserang Lewat Udara! Inilah Kubah yang Mampu Lumpuhkan Serangan Rudal

"Kita ingin ada lembaga baru yang dibentuk, entah terserah apa namanya, dia bersifat khusus yang membawahi Pertamina, PGN, SKK, dan BPH," ungkap Harry.

Harry menambahkan masing-masing budaya perusahaan berbeda dan tidak bisa dipaksakan. Hal itu Harry bandingkan sama seperti atlit bola Indonesia yang bermain di Liga Inggris.

Baca: Menkes Pastikan Stok Vaksin Difteri Cukup

"Kalau permainan Liga Inggris tidak bisa dipaksakan di Indonesia karena orang dan staminanya berbeda. Jadi harus diakomodir. Nah begitupun penataan BUMN ini," kata Harry.

Untuk diketahui  Menteri BUMN Rini berharap holding migas tidak berbenturan dengan wacana pembentukan BUK.

“Saya harapkan jangan (berbenturan dengan BUK). Tujuannya holding-kan agar korporasi bisa merealisasikan kemandirian energi,” kata Rini di Jakarta, Senin (11/12/2017).