Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, menargetkan indkes inklusi keuangan di Indonesia akan mencapai 75 persen di tahun depan. 

Demikian disampaikan Agus usai rapat koordinasi mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemarin. 

Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Selain itu hadir juga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. 

“Kita mendiskuiskan mulai dari yang basic tentang apa yang masuk kategori definisi keuangan inklusif, kita kemudian sepakat bahwa keuangan inklusif itu definisinya seperti perpres yang sudah dikeluarkan,” kata Agus, Kamis (4/1/2018) di Jakarta. 

Baca: Taman Makam Pahlawan Kalibata Mulai Penuh, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Lahan Alternatif

Agus juga memaparkan, dalam rapat tersebut antara kementerian bersama dengan OJK juga BI saling berkoordinasi dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia bisa mencapai 75 persen di 2019.

“Kita ingin ada satu koordinasi di antara pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian dan menteri-menteri terkait, terus bagaimana strategi untuk mengejar keuangan inklusif yang dari 36 persen yang pada saat itu diluncurkan menjadi 75 persen,” tambah Gubernur BI. 

Agus menjelaskan, nantinya setiap lembaga akan memaparkan strategi untuk mendorong inklusi keuangan. 

Misalnya, saat ini Kementerian Sosial, menjelaskan ada program keluarga harapan, menyalurkan melalui kartu keluarga sejahtera bisa menyalurkan sampai 5,9 juta penerima manfaat dan itu dilakuakan secara non tunai. 

“Rencana bahwa di tahun 2018 jumlah yang 6 juta itu akan meningkat menjadi 10 juta,” tambah dia. 

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mendukung inklusi keuangan dengan menyiapkan infrastruktur TIK jaringan 4G yang tersedia di seluruh Indonesia per 2019 melalui Palapa Ring. 

“Kalau 4G sudah di atas 50 persen, ini akan bisa membantu program keuangan inklusif kita,” papar Agus. 

Sementara itu, dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mendukung inklusi keuangan melalui program sertifikasi tanah.  

Agus menyebut, 3 tahun yang lalu, sertifikat yang bisa dikeluarkan 400 ribu sampai 800 ribu sertifikat. Namun saat ini, sudah bisa sampai 6 juta sertifikat tanah yang dikeluarkan pemerintah.

Agus mengatakan sejauh ini perkembangan inklusi keuangan sudah mencapai 57 persen. Sehingga, dirinya optimistis dengan adanya gerakan nasional nontunai ini bisa turut mewujudkan tercapainya 75 persen indeks inklusi keuangan di 2019.