Serikat Pekerja Sodorkan Enam Poin Evaluasi Kinerja Manajamen Garuda
"Peningkatan pendapatan hanya sebesar 8,6% sementara peningkatan biaya sebesar 12,6% (data di kuartal III)," ujarnya.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia Bersatu yang terdiri dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) mendesak dilakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh atas manajamen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk saat ini.
Hal pertama yang menjadi aspirasi Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia Bersatu adalah program efisiensi yang dilakukan perusahaan terkait cutting cost tidak tepat karena jelas mengganggu kegiatan operasional.
Presiden APG Bintang Hardiono dalam konfrensi pers di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018) juga mengatakan, terjadi pembengkakan biaya organisasi karena jumlah direksi saat sembilan orang. Sementara sebelumnya hanya 6 orang.
Penambahan direksi tersebut tidak sejalan dengan komitmen perusahaan dalam melakukan efisiensi.
"Penambahan direksi tersebut juga tidak diikuti dengan peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan sebelumnya," ujar Bintang Hardiono.
Dia melanjutkan, poin ketiga, penambahan armada tidak diikuti dengan kemampuan manajemen untuk membuat strategi penjualan produk penumpang dan cargo.
Baca: Gerhana Bulan Total Diprediksi Muncul Pekan Depan
Baca: Pria Ini Terobos Busway dan Seret Polantas di Kawasan Matraman
"Peningkatan pendapatan hanya sebesar 8,6% sementara peningkatan biaya sebesar 12,6% (data di kuartal III)," ujarnya.
Keempat, kata Bintang, kinerja keuangan Garuda Indonesia sampai dengan kuartal III di 2017 semakin merosot dengan kerugian USD207,5 miliar dan juga nilai saham Garuda kode GlAA per 19 Januari 2018 per lembar hanya Rp314 per lembar atau mengalami penurunan sebesar 58% dari nilai saham pada saat IPO.
Kelima, lanjut Bintang, terjadi penurunan kinerja operasional Garuda Indonesia yang berdampak pada penundaan dan pembatalan penerbangan, yang paling signifikan terjadi pada bulan Desember pada masa puncak liburan dan kondisi ini sangat merusak citra perusahaan.
"Himbauan kami yang keenam, ada kondisi hubungan industrial saat ini tidak harmonis karena perusahaan banyak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja profesi yang sudah disepakati," kata Bintang Hardiono.
