Tahun Ini, Sembilan Bandara Bakal Beroperasi di Daerah yang Belum Berkembang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tahun 2018 sebanyak sembilan bandar udara akan resmi beroperasi.

Sembilan bandara tersebut merupakan proyek bandara yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2014 dan berada di wilayah-wilayah yang belum berkembang.

Dengan adanya bandara-bandara baru itu, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agus Santoso berharap target untuk memenuhi meningkatkan perekonomian, aspek budaya dan pariwisata dapat terwujud.

"Di antaranya untuk membuka akses transportasi yang lebih cepat, membuka akses keterisoliran daerah, membuka gerbang ekonomi terutama memperlancar arus investasi yang masuk serta pengembangan pariwisata dan sebagainya," ujar Agus Santoso, di Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Sembilan bandara tersebut adalah Bandara Maratua di Kalimantan Timur, Bandara Morowali di Sulawesi Tengah, Bandara Letung di Anambas Kepulauan Riau, dan Bandara Tebelian di Sintang Kalimantan Barat.

Baca: Buronan Kejari Bandar Lampung Tertangkap di Batam Saat Hendak ke Penang

Kemudian selanjutnya adalah Bandara Radin Inten II di Lampung (terminal baru), Bandara Namniwel di Buru Maluku, Bandara Werur di Papua Barat, Bandara Koroway Batu di Papua dan yang terakhir Bandara APT. Pranoto di Samarinda Kalimantan Timur.

Semua bandara baru tersebut mempunyai panjang landasan lebih dari 1.200 meter sehingga bisa didarati pesawat sejenis ATR 42 (turboprop).

Seluruh pembangunan bandara menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan nantinya

Nantinya Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan lah yang akan menjadi operator kesembilan bandara tersebut.

Namun Kementerian Perhubungan tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai sertifikat Badan Usaha Bandar Udara ( BUBU) baik dari BUMN maupun swasta guna pengembangan bandara.

"Kami menargetkan bandara-bandara tersebut bisa diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Februari hingga Juni tahun 2018 ini," pungkas Agus.