Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Anggota DPR: Blok Eastkal Harga Mati untuk BUMD!

Kepastian siapa yang bakal mengelola Blok Eastkal pasca berakhir kontrak Chevron 24/10/2018 mendatang menimbulkan pertanyaan berbagai pihak.

Anggota DPR: Blok Eastkal Harga Mati untuk BUMD!
Tribunnews.com
Ihwan Datu Adam, Anggota Fraksi Demokrat di Komisi VII DPR-RI dari Dapil Kalimantan Timur dan Utara ketika berada di wilayah pesisir.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kepastian siapa yang bakal mengelola Blok Eastkal pasca berakhir kontrak Chevron 24/10/2018 mendatang menimbulkan pertanyaan berbagai pihak.

Menteri ESDM setelah RDP dengan Komisi VII memberi sinyal tidak akan melelang blok tersebut. Apakah berarti Pertamina HE yang bakal mengelolanya sesuai Permen ESDM No. 16/2015 dan No. 37/2016.

Ihwan Datu Adam, Anggota Fraksi Demokrat di Komisi VII DPR-RI yang berasal dari Dapil Kalimantan Timur dan Utara mendukung penuh pengelolaan Blok Eastkal pasca berakhirnya kontrak Chevron nanti diserahkan pada BUMD Benuo Taka.

“Saya meyakini kawan-kawan di Komisi VII memiliki pandangan yang sama, jika ini dikelola oleh BUMD apalagi BUMD Benuo Taka telah berpengalaman dan memiliki daya dukung yang memadai akan memberikan manfaat yang optimal dan kontribusi yang besar bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU),” ungkap Ihwan yang pernah menjadi Plt Bupati PPU ini kepada pers di Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Ditempat terpisah Dirut BUMD Benuo Taka, Wahdiat Alghazali berharap pemerintah pusat tidak lagi menyerahkan ke Pertamina HE mengingat Pertamina tidak berminat atas Blok ini.

"Rasanya aneh ketika menyatakan tidak berminat, kok malah sekarang menarik lagi ucapannya," ujarnya. Wahdiat mengatakan sudah saatnya daerah khususnya Kabupaten PPU diberikan 100% pengelolaan Blok Eastkal secara B to B, mengingat sudah 40 tahun hanya menjadi penonton.

"Kami siap dari sisi finansial, human capital dan teknologi dengan komitmen mempertahankan dan meningkatkan produksi sebagaimana kami mengelola Blok Wailawi ex Vico yang sudah berjalan lebih dari 13 tahun dan buktinya jalan sampai sekarang," tegas Wahdiat.

Seharusnya berikan Blok ini ke PPU apalagi sudah masuk dalam slot declining phase. Bagi PPU blok ini secara BtoB cukup ekonomis sebagai penambahan fiskal daerah yang selama ini anjlok akibat penurunan DBH Migas.

Menurut Wahdiat, PPU sudah didukung penuh oleh Komisi VII agar dapat mengeloka secara B to B 100% diluar PI 10%.

"Besar harapan kami Ihwan Datu Adam dan anggota Komisi VII lainnya mendukung dan memperjuangkan jika Blok ini diberikan penuh ke BUMD Benuo Taka. Apalagi Pertamina sudah cukup dengan Blok Mahakam, maka Blok Eastkal pantas dilepaskan saja ke BUMD, " tegasnya.

Sekjen Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu (GRKB) Riduan juga mendukung Blok Eastkal diberikan 100% ke BUMD mengingat daerah ini  kerap hanya jadi sapi perah.

"Coba lihat dan buktikan mana komitmen CSR yang diberikan perusahaan asing dan Pertamina kepada daerah, hanya isapan jempol saja dan buktinya kami tetap saja miskin. Menurutnya GRKB sudah berkirim surat ke Presiden agar Blok Eastkal ini diserahkan saja ke BUMD. Jika Pertamina masih ngotot maka kami pun terus akan melawan," tegasnya.

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas