Freeport Minta ke Pemerintah Perpanjangan Operasi Tahun Ini
"Saya dengar di bulan Juni negosiasi pemerintah dan Rio Tinto akan selesai," kata Riza Pratama.
Editor: Choirul Arifin
Laporan Reporter Kontan, Azis Husaini
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Freeport Indonesia mengklaim bahwa negosiasi dengan pemerintah sudah mencapai 60 sampai 70 persen. Untuk itu Freeport Indonesia ingin kepastian perpanjangan operasi hingga tahun 2041 termasuk soal perpajakan.
Jurubicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama mengungkapkan, pihaknya berharap sudah ada kepastian tahun ini untuk perpanjangan operasi, lantaran tahun 2019 adalah tahun politik.
"Saya dengar di bulan Juni negosiasi pemerintah dan Rio Tinto akan selesai," kata Riza Pratama.
Setelah pemerintah berunding dengan Rio Tinto yang merupakan investor di tambang Grasberg dengan kepemilikan hak partisipasi atau participating interest (PI) 40%, baru pemerintah berunding untuk mendapat 5 persen saham Freeport.
Baca: Gibson, Perusahaan Pembuat Gitar Legendaris Berusia 100 Tahun Terancam Bangkrut
"Sekarang sudah lebih mudah, pemerintah mendapat PI dari Rio Tinto yang akan dikonversi menjadi saham. Nanti tinggal sisanya agar menjadi 51% divestasi, sekitar 5% punya kami," kata dia.
Tentu saja, kata Riza 5% saham itu akan memasukkan investasi yang sudah dikeluarkan Freeport, selain memakai harga pasar. "Ini yang belum ketemu," ujarnya.
