TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior dan mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 1998 – 1999, Marzuki Usman mengatakan dengan optimis ajang demokrasi Tahun Politik 2018 dan 2019 tidak akan sampai mengganggu iklim investasi di Indonesia yang kini sangat kondusif.

Ia menyebut Indonesia bukanlah Mesir atau Irak karena setiap pergantian kepemimpinan nasional lebih stabil.

"Pergantian rezim dari Soeharto ke Habibie, dari Habibie ke Gus Dur, dari Gus Gur ke Megawati, dari Megawati ke SBY, dan dari SBY ke Jokowi. Semuanya tidak ada yang sampai mengganggu investasi," ujar Marzuki Usman pada Indonesia Investment Outlook 2018 yang diselenggarakan oleh Moores Rowland Indonesia dan Honmachi International Law Office di Crowne Plaza Hotel Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Hadir dalam acara ini sekitar 80 investor Jepang di Indonesia, para pengusaha Jepang, pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia.

Marzuki Usman mengungkapkan Jepang merupakan salah satu investor terbesar sejak dari Indonesia merdeka sampai sekarang.

“Waktu penerbangan dari Tokyo ke Manado yang hanya 4 jam, dan ke Jakarta sekitar 7 jam. Membuat investor Jepang senang berbisnis di Indonesia. Saat ini terus tumbuh restoran-restoran Jepang di semua kota di Indonesia. Pariwisata, agrikultur, dan infrastruktur cocok untuk para investor Jepang,” tambah Marzuki Usman.

Baca: Terbongkar Kecurangan Partai Politik Jepang, Follower Twitternya Langsung Drop Drastis

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Farah Ratnadewi Indriani, yang menjadi salah satu pembicara utama dalam seminar ini mengatakan, iklim investasi tahun 2018 akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Melalui Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 (Perpres No 91/2017) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha , mulai tahun ini secara bertahap pemerintah akan menerapkan single submission system (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Satu Pintu)," katanya.

Investor tinggal melakukan pdroses registrasi pada sistem online yang telah disediakan, sehingga akan semakin mempercepat proses perizinan investasi.

Farah menyebut saat ini Jepang merupakan investor kedua terbesar di Indonesia setelah Singapura dengan nilai investasi 2017 sekitar 4,996 juta dollar AS dengan pertumbuhan investasi 13,1 persen per tahun.

"Indonesia kini menempati posisi keempat dalam rangking investment competitive diantara negara-negara di Asean. Industri pariwisata salah satu sektor industri yang kini paling dipromosikan oleh pemerintah Indonesia," katanya.

Direktur Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, yang juga menjadi pembicara utama dalam seminar sehari ini juga menjelaskan berbagai kebijakan perpajakan seperti Bilateral Advance Princing Agreement yang akan memudahkan para investor Jepang jika membuka usahanya di Indonesia. Termasuk kebijakan adanya proses Auditor Correction dalam pelaporan pajak bagi investor asing.

Baca: Delapan Investor AS Jajaki Kota Solo

Moores Rowland Indonesia merupakan konsultan bisnis internasional yang telah lebih 20 tahun hadir di Indonesia, dan selama ini telah memiliki portofolio panjang dalam membantu melayani investor-investor dari Jepang membuka usaha di Indonesia.

“Investor Jepang di Indonesia tidak hanya dalam bidang manufaktur, tapi juga diberbagai bidang lain, baik yang industrial maupun non industrial. Kami selalu mendorong dan mempromosikan peningkatan kerjasama bisnis dari kedua negara ini,” ujar James Kallman, CEO dari Moores Rowland Indonesia.

 Meggy Parengkuan dari Marccus Partner, departemen di Moores Rowland Indonesia yang memiliki keahlian di bidang legal, menerangkan, bahwa pada 2017 lalu pihaknya bekerjasama dengan Homachi International Law Office telah mengadakan dua kali sesi seminar di dua kota utama Jepang yakni di Tokyo dan Osaka untuk mempromosikan investasi di Indonesia.

Sedang acara di Jakarta kali ini merupakan yang ketiga. Diharapkan dari seminar-seminat ini akan semakin meningkatkan minat pengusaha Jepang membuka bisnis di Indonesia.

Kazuhiko Nishihara, partner Honmachi International Law Office, dalam kesempatan ini mengatakan, perbedaan kultur antara kedua negara yang sering menjadi tantangan utama dalam hubungan bisnis antara Jepang dengan Indonesia, sehingga pihaknya terus mengharapkan adanya deregulasi-deregulasi baru dan transparansi dan iklim investasi bisnis di Indonesia.

Contohnya masih ada banyak peraturan dalam sistem transportasi di Indonesia.

"Kami mengharapkan akan ada banyak deregulasi, sehingga memungkina perusahaan Jepang membangun binis B to B sesama perusahaan Jepang untuk kemudahan transportasi," katanya.  

Honmachi International Law Office adalah konsultan bisnis dan hukum dari Jepang.