TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) akan bekerjasama dalam pengadaan Sub Penyalur BBM di Indonesia.

Berdasarkan hasil pertemuan yang dilakukan Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Kepala BPH Migas Fansurullah Asa yang dilakukan Senin (26/2/2018) di Gedung Nusantara III, Jakarta Selatan, nantinya setiap desa akan memiliki sub penyalur khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Oesman Sapta menyebutkan hal tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan BBM.

"Kami akan bikin agen penyalur setiap desa minimal satu itu bersama BPH Migas yang untuk membantu rakyat daerah," ungkap Oesman di Gedung Nusantara III, Komplek DPR-MPR, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018).

Kemudian, Kepala BPH Fansurullah Asa menjelaskan dengan semakin banyak sub penyalur distribusi BBM satu harga akan semakin mudah.

"Ini akan mendukung kebijakan pemerintah menerapkan BBM satu harga, karena BBM satu harga bisa diwujudkan kalau sudah ada sub penyalurnya dulu," papar Fansurullah.

Lebih lanjut Fansurullah menjelaskan, konsep sub penyalur ini akan lebih kecil dari SPBU biasanya atau versi legal dari Pertamini.

Nilai investasinya sekitar Rp 50 hingga Rp 100 juta, dengan rencana luas tempat sebesar 100 meter yang dilengkapi 1 dispenser dan 2 nozzle.

"Semacam pertamini, tapi ini legal ada spesifikasi teknis, kalau yang sekarang kan ilegal dan ini sebarannya ditata dan diatur," ucap Fansurullah.

Targetnya akan ada 7.000 sub penyalur yang pada tahapan awal akan difokuskan diwilayah Papua dan Kalimantan.