TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menargetkan membangun 200 ribu unit rumah bersubsidi tahun 2018 ini.

“Setelah ada rekonsiliasi kepengurusan dua Apersi ini, kami akan meningkatkan targetkan pada tahun ini sekitar 200 ribu,” kata Ketua Umum DPP Apersi,  Junaedi Abdillah, di sela acara kesepakatan rekonsiliasi Apersi, di Grandhika Hotel Iskandrasyah, Rabu (14/3/2018).

Seperti diketahui sebelumnya telah terjadi perpecahan DPP APERSI di bawah Kepengurusan Junaedi Abdillah dan DPP APERSI di bawah lepengurusan Endang Kawidjaja.

Maka atas prakarsa dua pihak yang difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berhasil menyusun beberapa langkah rekonsiliasi penyatuan DPP APERSI, yang diawali dengan telah ditanda tangani nota kesepakatan tertanggal 28 februari 2018

Menurut Junaedi, pasokan terbesar untuk rumah subsidi masih berada di Jawa Barat sebesar 49 ribu, Banten 21 ribu dan Jawa Timur sebesar 11 ribu unit rumah MBR.

Hasil pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya tim rekonsiliasi dan penyatuan DPP APERSI.

Baca: Apersi: Hasil Pengawasan Pembangunan Rumah Sederhana Bisa Jadi Dasar Akreditasi

Tim rekonsiliasi bertugas membuat kesepakatan bersama guna mendetailkan seluruh opsi, menyusun langkah-langkah dan membicarakan seluruh rangkaian kerja penyatuan.

Untuk kemudian dilaksanakan menjadi Langkah-langkah penyatuan sampai nanti terwujud dan terlembagakan Penyatuan DPP APERSI secara Bermartabat, Legal, Formal dan sesuai dengan AD/ART Organisasi APERSI

“Semua langkah itu sesuai pesan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pembina organisasi APERSI. Beliau berpesan dan meminta kami bersatu kembali agar APERSI menjadi Kesatuan Organisasi yang besar dan kuat, sehingga bisa berperan lebih optimal sebagai mitra pemerintah dalam mensukseskan program sejuta rumah,” ujar Junaidi Abdillah dan Endang Kawidjaja.

Berikut adalah hasil tahapan Rekonsiliasi dan Penyatuan DPP APERSI yang disepakati oleh kedua belah pihak:

Kedua pihak sepakat  menyusun struktur kepengurusan DPP APERSI rekonsiliasi yang dilengkapi seorang direktur dari Kementerian PUPR akan menyusun time schedule sampai dengan terlaksananya Munaslub bersama sebagai Puncak proses Rekonsiliasi

APERSI juga melakukan penyelarasan AD/ART agar menjadi platform Munaslub DPP APERSI, menyusun pengurus inti, membuat opsi skenario penyatuan di DPD APERSI dan menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk penyatuan.