Donald Trump Adukan China ke WTO

Laporan Reporter Kontan, Agung Jatmiko

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang memberlakukan kebijakan impor untuk produk-produk China senilai US$ 60 miliar, AS juga berencana membawa keluhannya soal praktik perdagangan China ke organisasi perdagangan dunia atau World Trade Oranization (WTO).

Wall Street Journal, Kamis (22/3/2018) mengabarkan, para pejabat Gedung Putih mengatakan, selain mengenakan tarif pada produk impor China, AS juga akan membawa kasus ini ke WTO di Jenewa dengan alasan bahwa China lebih menyukai perusahaan domestik ketika menyangkut perizinan.

Kecenderungan seperti ini membuat perusahaan AS merugi lantaran harus selalu bermitra dengan perusahaan China kala hendak masuk pasar China.

WTO di Jenewa yang memang salah satu tugasnya mengadili kasus-kasus perdagangan, dapat memberi wewenang kepada negara-negara untuk menilai tarif ketika suatu negara tidak mematuhi peraturan perdagangan internasional. Nah, di Jenewa, anggota WTO secara rutin menangani keluhan dan kebetulan China telah menjadi target besar untuk kasus-kasus yang dibawa oleh AS, Jepang dan Uni Eropa.

Para pejabat Gedung Putih menunjuk sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh AS, Uni Eropa dan Jepang setelah sesi WTO pada Desember 2017. 

Baca: Kader PDIP Disebut Setnov Terima Suap e-KTP, Demokrat Sarankan Hasto Berjiwa Besar dan Tiru Demokrat

Baca: Hasto Tantang Audit PDIP untuk Buktikan Ucapan Setnov Soal Puan dan Pramono Terima Suap e-KTP

Tiga kekuatan perdagangan "setuju untuk meningkatkan kerja sama trilateral di WTO dan di forum lain" untuk membuat China mengurangi "kelebihan kapasitas yang parah” di sejumlah industri.

Tindakan Kamis kemarin adalah puncak dari investigasi selama berbulan-bulan terhadap praktik kekayaan intelektual China, termasuk tuntutan Beijing bahwa perusahaan asing harus membentuk usaha bersama untuk melakukan bisnis di China dan kemudian menekan perusahaan AS di sana untuk menyerahkan teknologi canggih kepada mitra lokal.

Laporan ini juga menemukan bahwa China memberlakukan pembatasan substansial terhadap investasi asing melalui perjanjian lisensi yang tidak adil, dan menggunakan dana negara untuk mensubsidi akuisisi teknologi AS dan membangun perusahaan domestik.

"Laporan jelas menunjukkan ada praktik yang tidak adil oleh China," kata Everett Eissenstat, wakil direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, dilansir dari Wall Street Journal.