TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Komisi VI DPR tidak setuju dengan rencana pemerintah terkait pengenaan cukai plastik, untuk menggenjot penerimaan dan mengatasi pengendalian sampah plastik.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah‎ Zubir mengatakan, pemerintah jangan mencari jalan pintas, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada industri-industri di Tanah Air dari penerapan peraturan tersebut.

Baca: Sekdes Diancam Mutasi ke Pedalaman Bila Tidak Mau Kampanyekan Cabup Tertentu

"‎Saya tidak setuju, pemerintah jangan cari gampangnya saja, cukai platik bukan jalan keluar mengurangi sampah platik," ujar Inas seperti dalam keterangan yang diterima, Rabu (28/3/2018).

Menurut Inas, sebaiknya pemerintah memikirkan inovasi-inovasi dalam memanfaatkan sampah plastik, misalnya di daur ulang menjadi barang-barang yang dapat dimanfaatkan kembali.

"Pikirkan daur ulangnya, ini yang harus dicermati oleh pemerintah, bukan langsung mengenakan cukai plastik, banyak hal yang bisa dilakukan," tutur Inas.

Inas pun menilai, pengenaan cukai plastik nantinya dapat menekan daya saing produk-produk dalam negeri, karena beban dari perusahaan nasional nantinya akan naik‎ dan ujungnya menaikan harga produknya.

"Jelas menekan daya saing kita, karena bebannya menjadi bertambah," ucap Inas.

‎Diketahui, pemerintah menargetkan peraturan pemerintah (PP) mengenai pengenaan cukai plastik terbit pada Mei 2018.

Penerapan cukai plastik ini dinilai pemerintah dapat mengendalikan sampak plastik yang saat ini semakin menumpuk dan sebagai upaya menggenjot penerimaan negara.