TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) untuk menyediakan bahan bakar minyak (BBM) kualitas tinggi dalam hal ini Pertamax Turbo tanpa harus mengurangi BBM jenis premium di pasaran.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengungkapkan jika memang harus mengikuti kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengurangi kadar polusi udara, maka Pertamina bisa menjalankannya tanpa harus mengurangi atau bahkan menghilangkan premium dari pasaran.

"Kan ada Pertamax atau Pertamax Plus. Ini premium, tanki (tetap diisi) premium, kan premiumnya tetap. jadi Pertamax plus jadi turbo," kata Djoko saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (2/4).

Asal tahu saja, sebelumnya Pertamina diminta untuk mendukung penyiapan udara yang baik selama Asian Games melalui surat Menteri LHK kepada Presiden No : S.108/Menlhk/Setjen/PKL.3/3/2018 tentang BB Euro 4 dan kualitas udara dalam rangka Asian Games yang berisi laporan menteri untuk menindaklanjuti penyiapan udara yang baik dari ukuran unsur timbal (pb) dalam bahan bakar dengan Euro 4 dan dikaitkan dengan Asian Games 2018 guna menjamin kualitas udara yang bersih dan sehat bagi para atlet.

Sehubungan dengan itu maka telah dibahas bersama Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan Pertamina agar Pertamina dapat menjamin pasokan dan distribusi bahan bakar bensin kualitas Euro 4 yaitu Pertamax Turbo selambatnya pada Mei 2018 dan wajib tersedia untuk wilayah Jabodetabek, Palembang, Bali, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banyuwangi dan Labuan Bajo.

Pertamina sebelumnya menyatakan tengah mengkaji rencana pengurangan pasokan premium khususnya di wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) yang dalam ketentuan memang bukan wilayah yang wajib sasaran distribusi premium.

Pengurangan tersebut bertujuan untuk menambah kapasitas pengolahan Pertamax Turbo yang saat ini kondisinya terbatas.

"Iya (akan kurangi premium), kan dalam rangka menjaga lingkungan lebih bersih. Itu pilihan dari road map (pemerintah),” kata Direktur Pemasaran Pertamina, M Iskandar.

Menurut Djoko keterbatasan fasilitas pengolahan minyak yang jadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan tersebut masih bisa dicarikan jalan keluar, selain mengorbankan fasilitas yang biasa digunakan untuk menampung premium. "Jangan premiumnya (diubah)," tandasnya.

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: Pemerintah minta Pertamina tak kurangi pasokan premium