TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi kritik World Bank soal kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM).

World Bank mengkritik kebijakan pemerintah soal kewajiban badan usaha meminta izin untuk menaikkan harga BBM umum.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan pemerintah menerima kritik dari World Bank. Namun pemerintah memiliki kebijakan tersendiri.

Menurutnya, kebijakan pemerintah soal BBM umum ini juga bukan untuk menetapkan harga BBM umum. Kebijakan harga BBM ini hanya untuk meminta badan usaha menginformasikan kenaikan harga kepada pemerintah. 

Baca: Cek Skema Kredit Toyota C-HR, Setoran Bulanan Mulai Rp 7 Jutaan

Dengan begitu inflasi tidak naik terlalu tinggi. "Naik boleh, asal minta persetujuan, yang kami atur bukan penetapan harga ya. Tidak ada penetapan harga, harga silahkan (diatur sendiri) tapi ajukan ke kami dulu. Sehingga kami bisa berhitung ini benar tidak. Semoga tidak asal komentar," kata Arcandra, Jumat (13/4).

Arcandra yakin dengan kebijakan tersebut tidak akan membuat iklim investasi menurun. "Nanti kami buktikan data World Bank seperti apa. Benar tidak iklim investasi turun," imbuhnya.

Berita ini sudah tayang di kontan berjudul Arcandra tanggapi kritik World Bank soal kebijakan harga BBM