TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendukung Direktorat Jenderal Pajak dalam pengembangan layanan elektronik guna memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan setoran hingga pelaporan pajak.

Kerja sama yang disepakati antara Direktorat Jenderal Pajak dengan BNI meliputi pengembangan Kartu Pintar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), e-billing, kiosk pajak, dan layanan elektronik lainnya.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dan Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta di Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Turut hadir pada acara tersebut Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati.

Herry Sidharta menuturkan, penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan bentuk dukungan BNI terhadap program pemerintah dalam meningkatkan layanan penerimaan pajak negara.

Salah satu upayanya adalah dengan mempermudah proses pembayaran pajak melalui layanan penyetoran pajak secara elektronik.

Layanan yang sama juga dikembangkan untuk mempermudah Ditjen Pajak dan wajib pajak dalam menyusun pelaporan pajak. Salah satu layanan yang dikembangkan adalah Kartu Pintar NPWP.

“Untuk mendukung pengembangan Kartu Pintar NPWP, BNI telah mempersiapkan Uang Elektronik BNI atau Kartu TapCash BNI, serta Kartu Combo BNI yaitu gabungan dari Kartu Debit BNI & Kartu TapCash BNI, yang nantinya akan dapat terintegrasi dengan Kartu Pintar NPWP. Dengan demikian, Kartu Pintar NPWP akan memiliki manfaat yang beragam di dalam satu kartu yang sama,” ujar Herry Sidharta.

Selain mengembangkan kartu tersebut, BNI terus berperan aktif dalam melayani masyarakat untuk melakukan setoran Penerimaan Negara melalui channel Internet Banking (baik Corporate maupun Personal), Teller Cabang, ATM & Mini ATM.

Tidak hanya di dalam negeri, BNI juga melayani setoran penerimaan negara di seluruh Kantor Cabang Luar Negeri BNI yaitu di Tokyo, Osaka, Hong Kong, Singapura, Seoul, Yangon, London, dan New York.