TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno merombak jajaran direksi PT Pertamina (Persero). Salah satu yang dicopot, yakni Elia Massa Manik dari posisi direktur utama.

Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, pemerintah hanya mencari-cari alasan dalam pencopotan tersebut.

Alasan pemerintah mencopot Elia Massa karena masalah Premium dan tumpahan minyak dinilai tak berdasar.

"BBM Premium sendiri, kan, sudah tidak disubsidi. Tapi memang dibutuhkan masyarakat. Jadi agak sensitif kalau BBM ini hilang," ujar Mamit dalam keterangannya yang diterima Kontan.co.id, Sabtu (21/4).

Mamit menegaskan, perombakan direksi Pertamina lebih kental unsur politis pemerintah.

Kementerian BUMN yang dipimpin Rini Soemarno dinilai tengah melakukan pencitraan dengan mencopot direksi Pertamina karena masalah BBM.

"Ini lebih ke unsur politis saja jelang Pilpres 2019. Karena pemerintah harus menyiapkan BBM Premium sebagai alat pencitraan mereka," tegas Mamit.

Dia menambahkan, sosok Elia Massa masih layak memimpin perusahaan migas nasional itu. Sebab, Elia Massa sangat vokal jika terjadi masalah-masalah di sektor migas, terutama BBM Premium dan tumpahan minyak di Balikpapan.

"Dia (Elia) dan Iskandar (Direktur Pemasaran) menjadi orang yang vokal terhadap masalah-masalah ini. Direksi BUMN sekarang lebih ada unsur kedekatan dengan Menteri Rini, istilahnya kawan Menteri Rini," jelas Mamit.

Sebelumnya, Menteri Rini resmi mencopot Elia Massa Manik dari Direktur Utama Pertamina. Pertamina menjadikan Nicke Widyawati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina yang merangkap sebagai Direktur SDM hingga penetapan Dirut definitif.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, menuturkan, beberapa pertimbangan yang menjadi alasan perubahan direksi antara lain, adalah karena rangkaian masalah yang menimpa perusahaan beberapa waktu terakhir.

Salah satunya insiden kilang minyak di Balikpapan, harga BBM, kelangkaan premium serta pembentukan holding BUMN.

"Landasannya SK 39, kita sudah siap holding migas sudah jalan. Lalu dilakukan kajian-kajian komprehensif. Yang paling penting adalah meningkatkan pelayananan kepada masyarakat. Selain itu dewan komisaris melaporkan kondisi terkini kebetulan ada kejadian di Balikpapan, Premium, Pertalite, RDEP yang diharap sudah selesai. Dengan (perombakan) ini diharap bisa segera selesai," kata Harry di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (20/4).

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: Pencopotan direktur utama Pertamina dinilai berbau politis