Laporan Reporter Kontan, Anggar Septiadi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero) Tbk membantah melakukan praktik monopoli pelayanan kargo dan pos di Bandara Kualanamu, Medan.

Vice President of Corporate Communication Angkasa Pura II Yado Yarismano menyatakan bahwa layanan Angkasa Pura II tersebut telah sesuai regulasi.

"Kami tidak melakukan perbuatan monopoli, karena sesuai UU 5/1999 kegiatan kargo dan pos merupakan kegiatan yang dikecualikan," katanya saat dihubungi KONTAN, Rabu (25/4/2018).

Ia menambahkan sebagai Badan Usaha Bandar Udara, Angkasa Pura II berhak menyelenggarakan pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo & pos.

Hal tersebut kemudian diperkuat dengan Pasal 232 ayat (2) huruf b jo Pasal 233 UU Penerbangan.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan Angkasa Pura II telah menyatakan prsktik monopoli dalam penyediaan fasilitas terminal untuk pelayanan kargo dan pos yang dikirim dan diterima melalui Bandara Kualanamu, Medan.

Memiliki dasar regulasi, Yado menyatakan meski menghormati putusan KPPU tersebut, Angkasa Pura II akan mengajukan upaya hukum selanjutnya.

Baca: Berani Coba Test Drive Sepeda Listrik Roda Tiga? Buruan Datang ke IIMS 2018

"Kami masih menunggu putusan resmi dari KPPU, setelah dipelajari, kita akan menempuh upaya hukum selanjutnya," sambungnya.

Selain diputuskan bersalah melakukan praktik monopoli, Angkasa Pura II juga dihukum KPPU untuk membayar uang denda senilai Rp 6,53 miliar yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Soal denda ini pula yang dikatakan Yado jadi pertimbangan, Angkasa Pura II akan menempuh upaya hukum selanjutnya.

"Denda yang diberikan juga jadi salah satu pertimbangan, makanya kita akan mempersiapkan langkah hukum atas putusan KPPU tersebut," sambungnya.