Karena itu pergantian ini mesti diikuti oleh perubahan kebijakan agar hasilnya optimal. 

Yang paling penting adalah menyederhanakan dan memperpendek proses pengambilan keputusan di Bulog. 

"Bulog terkesan lambat dan tidak responsif menghadapi persoalan karena atasannya terlalu banyak, yakni 9 kementerian/lembaga," jelasnya. 

Perlu dipikirkan agar proses pengambilan keputusan lebih cepat dengan mengurangi majikan Bulog.

Ketiga, perlunya konsistensi dalam penugasan PSO (public service obligation) Bulog berikut instrumen dan aturan pendukungnya. 

Selama ini Bulog ditugasi menangani banyak komoditas di luar beras yang sifatnya ajek. Tapi penugasan itu sifatnya hangat-hangat tahi ayam. Kalau ada masalah diberi penugasan, kalau tidak ada masalah dicabut lagi. 

Padahal untuk menangani satu komoditas itu perlu banyak hal yang disiapkan. 

Yang tak kalah penting, imbuhnya, penugasan mesti disertai instrumen pendukung yang cukup dan aturan yang jelas. 

"Selama ini dua hal itu alpa diberikan oleh yang memberi tugas," ucapnya.

Keempat, menghindari penugasan-penugasan yang mendadak. Bisa dipastikan, di luar beras, sebagian besar penugasan kepada Bulog sifatnya mendadak. 

Untuk hal-hal tertentu ini tidak terhindarkan. Tapi kalau sebagian besar penugasan itu bersifat mendadak tentu bakal menyulitkan korporasi.

"Siapapun pucuk pimpinan Bulog akan terombang ambing oleh tugas-tugas mendadak ini jika masalah tersebut tidak diakhiri," tegasnya.

Penugasan yang mendadak membuat rencana-rencana manajemen jangka menengah dan jangka panjang sulit dieksekusi. 

"Sumberdaya habis terkuras mengurus penugasan mendadak," ujarnya.