Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Kalangan Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Ulang Penambahan Hari Libur Lebaran

Rencana pemerintah menambah hari libur saat Idul Fitri menjadi satu minggu mendapat tanggapan dari Kamar Dagang dan Industri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah menambah hari libur saat Idul Fitri menjadi satu minggu mendapat tanggapan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan kebijakan tersebut berpotensi menganggu produktivitas usaha.

Ia khawatir, kebijakan libur panjang akan mengganggu kesepakatan business to business yang sudah dijalankan pengusaha.

Tidak hanya itu ada sektor industri lain, terutama manufaktur dan pabrik, yang harus tetap berproduksi maksimal, demi mengejar target kesepatan bisnis yang sudah ditandatangani.

"Operasional per hari bagi perusahaan manufaktur itu sangat berarti, karena menyangkut produksi. Kalau kemudian tiap pabrik memiliki target produksi ribuan barang, lalu terpaksa libur di luar rencana manajemen, maka bisa dibayangkan berapa banyak produksi yang bisa tertahan. Penambahan dua hari itu kan di luar libur resmi,' ucap Sarman, Rabu (2/5/2018) malam.

Sarman tak memungkiri, pengusaha pun memahami, pemerintah memiliki pandangan bahwa penambahan libur akan positif untuk masyarakat maupun beberapa sektor lain seperti pariwisata di daerah, maupun kemudahan masyarakat dalam menyusun perjalanan mudik untuk menghindari kemacetan.

Dari sisi tujuan, pengusaha juga paham, pemerintah tentu ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, uang akan lebih banyak mengalir ke daerah. "Ada positifnya juga," ujarnya.

Sarman mengingatkan terlalu libur lama juga bisa menurunkan produktivitas, bagi pengusaha maupun pekerja.

Untuk itu, pengusaha berharap pemerintah kaji ulang libur Lebaran 2018. Karena pasti akan berpengaruh terhadap kapasitas produksi pabrik-pabrik.

Sarman berharap ada solusi terbaik sehingga tidak merugikan dunia usaha.

Ia menyarankan, sebelum meneken kebijakan, ada baiknya pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja melakukan temu diskusi terlebih dahulu dengan praktisi dunia usaha.

Sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak menuai pro-kontra.

Karena itu, sebaiknya pemerintah segera duduk bersama, dengan para pengusaha seperti Kadin, Apindo, Hipmi, maupun asosiasi lain untuk bersama-sama mencari solusi dan membahas berbagai dampak dari kebijakan tersebut. Jangan sampai, kebijakan itu kontraproduktif sekaligus juga menurunkan daya saing.

Menko PMK Puan Maharani menyebut keputusan baru soal penambahan hari libur Lebaran akan diumumkan sebelum bulan Ramadan.

Editor: Sanusi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas