TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank DKI mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di sektor pendidikan di DKI Jakarta, turut berpartisipasi membangun Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Bantuan Operasional Pendidikan (SIAP BOS BOP).

"Pengelolaan Keuangan di Sektor Pendidikan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Pendidikan bersama dengan Kementerian BUMN, dan Bank DKI," kata Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu usai peluncuran SIAP BOS BOP yang dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno.

SIAP BOS BOP tersebut sistem berbasis Cash Management System (CMS) Bank DKI yang diberi nama CMS SIAP BOS BOP.

CMS SIAP BOS BOP ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan layanan elektronik untuk pengelolaan dana BOS dan BOP di sekolah sekolah, yang selama ini dilakukan secara manual, katanya.

"Aplikasi CMS Bank DKI untuk sektor pendidikan dirancang dengan menggunakan fitur yang mudah dioperasikan, namun tetap mengedepankan keandalan pengendalian," kata Kresno.

Aplikasi tersebut terintegrasi dengan beberapa aplikasi Pemprov DKI yang sudah ada, yaitu, kesatu Sistem Informasi Data Pendidikan (Dapodik), kedua Sistem Informasi Perencanaan Sekolah (RKAS), ketiga, e-budgeting dan keempat, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), katanya.

"Melalui implementasi SIAP BOS-BOP, transaksi keuangan masing-masing sekolah, akan diinput ke dalam sistem akuntansi keuangan dan anggaran sekolah, sekaligus terkoneksi secara on line dengan sistem Bank DKI sebagai perintah bayar melalui pemindahbukuan rekening," kata Kresno.

Dia mengungkapkan dengan aplikasi ini diharapkan sekolah dapat melakukan transaksi keuangan secara mudah, cepat, akuntabel dan sistem pelaporan yang dilakukan bisa secara real time serta dapat dikontrol dengan mudah.

"Untuk menjamin keamanan transaksi, pemindahbukuan dana BOS BOP hanya dapat dilakukan jika terdapat persetujuan melalui token bendahara dan token kepala sekolah. Para bendahara sekolah melalui token bendahara melakukan input transaksi yang telah diverifikasi," kata Kresno.

Selanjutnya berdasarkan token persetujuan dari Kepala Sekolah, bendahara melakukan perintah pemindahbukuan ke rekening pihak penyedia barang dan jasa. Input transaksi dan perintah pemindahbukuan secara daring dan pada saat itu juga (on line dan real time) tersebut akan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dana BOS dan BOP serta meningkatkan kualitas laporan keuangan.(Antara)