TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) sepakat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) untuk mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan oleh DPR-RI.

Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam tata kelola pertanahan di Indonesia.

Menteri ATR-BPN, Sofyan Djalil mengungkapkan pemerintah menargetkan pembahasan RUU Pertanahan dapat selesai dan disahkan pada tahun ini.

Diharapkan dengan adanya UU Pertanahan dapat menunjang kinerja program kerakyatan Kementerian ATR-BPN seperti program percepatan sertifikasi lahan. Selain menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan.

“Dengan disahkannya RUU Pertanahan tersebut maka akan memberikan kepastian hukum, kemudahan memperoleh sertifikat hak, dan mempermudah penataan hak dan guna tanah sesuai dengan reforma agraria,” kata Sofyan Djalil saat menerima audiensi DPP REI di ruang kerjanya, Jumat (8/6/2018).

Dalam kesempatan itu, selain menyatakan dukungan terhadap pengesahan RUU Pertanahan, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata juga menyampaikan hasil-hasil Kongres FIABCI di Dubai pada Mei lalu, khususnya kepercayaan federasi realestat dunia tersebut yang menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIABCI Desember Meeting and Global Business Summit 2018.

Event kelas dunia yang diperkirakan dihadiri 1.500 investor dunia tersebut akan digelar di Bali, dari 7-10 Desember 2018. Dimana Menteri Sofyan Djalil diharapkan berkenan menjadi salah satu narasumber pada kegiatan yang untuk pertama kalinya diadakan di luar Benua Eropa.

“Kami merasakan pelayanan sertifikasi tanah di Kantor ATR-BPN saat ini sudah semakin baik, dan hal itu perlu diketahui oleh investor dari seluruh dunia yang akan berkumpul di Bali. Oleh karena itu, REI mengundang dan memohon kesediaan Menteri ATR-BPN untuk hadir pada FIABCI Desember Meeting and Global Business Summit 2018," kata Soelaeman yang akrab dipanggil Eman dalam siaran persnya, Sabtu (9/6/2018).

Saat diterima Menteri Sofyan Djalil, Eman yang juga Presiden FIABCI Asia Pasifik turut didampingi Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Tata Ruang Harie Ganie, Wakil Ketua Umum bidang Pertanahan Adri Istambul Lingga Gayo, Wakil Ketua Umum bidang Hukum dan Perundang-undangan Iqnesj Kemalawarta, dan Direktur Eksekutif DPP REI Dani Muttaqien.

Kepada Menteri ATR-BPN disampaikan pula oleh Soelaeman bahwa DPP REI dalam menjembatani kepentingan anggota di seluruh daerah terkait pelayanan dengan Kantor ATR-BPN telah menugaskan Wakil Ketua Umum bidang Pertanahan Adri Istambul Lingga Gayo untuk berkeliling daerah, sedangkan untuk koordinasi terkait tata ruang telah ditugaskan Wakil Ketua Umum bidang Tata Ruang Hari Ganie.

Kemudian untuk koordinasi regulasi dan Perundang-undangan ditugaskan Wakil Ketua Umum bidang Hukum dan Perundang-Undangan Ignesj Kemalawarta serta untuk urusan koordinasi promosi potensi investasi asing dan hubungan REI dengan lembaga internasional ditugaskan kepada Wakil Ketua Umum bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin.

Sofyan Djalil yang didampingi Sekretaris Kementerian ATR-BPN Himawan Arief Sugoto menyambut gembira dan mendukung tema yang diusung DPP REI pada FIABCI Desember Meeting and Global Business Summit 2018 di Bali, khususnya yang menjadikan Program Sejuta Rumah sebagai rule model untuk penyediaan affordable housing di dunia.

Sebelumnya, DPP REI juga telah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Dalam pertemuan selama sekitar satu jam tersebut Presiden Jokowi juga menyampaikan kesediaannya untuk membuka dan menjadi pembicara utama (keynote speech) FIABCI Desember Meeting and Global Business Summit 2018 di Bali pada 8 Desember 2018.

“Presiden nantinya akan menyampaikan soal Program Sejuta Rumah dan pemenuhan hunian layak terjangkau bagi MBR di Indonesia dengan melibatkan peran swasta. Dimana diharapkan bisa menjadi percontohan dunia,” papar Totok Lusida, Sekretaris Jenderal DPP REI.