TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Libur nasional untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) masih dipertanyakan pengusaha.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menjelaskan dengan adanya libur, para pengusaha merasa dirugikan karena produksi berkurang.

Terlebih libur nasional kali ini hanya berselang beberapa hari dari libur panjang lebaran 2018.

"Saya sangat meyakini pabrik-pabrik dan industri pasti mempermasalahkan pegawai yang tidak masuk kerja apalagi industri. Dengan libur panjang kemarin sudah pasti stok barang mereka sudah makin menipis," kata Sarman saat ditemui di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (27/6/2018).

Bahkan dengan adanya libur beruntun, pemasukan perusahaan dipastikan menurun terutama yang bergerak dibidang jasa.

Diperkirakan pendapatan perusahaan akan kembali normal pada Juli mendatang, karena sehabis lebaran biasanya masyarakat lebih menyimpan uang untuk biaya sekolah.

"Tergantung bidang usaha, seperti jasa, jasa pariwisata seperti perkotaan akan turun karena orang mudik ke daerah masing-masing ritel juga akan berkurang omzetnya. Juli baru akan normal kembali," ungkap Sarman.

Libur nasional pilkada juga dinilai kurang efektif karena tidak semua daerah melakukan pemilihan sehingga bisa diterapkan sistem setengah hari kerja, jadi para karyawan bisa tetap menggunakan hak suara saat pagi hari.

"Kalau pemilihan presiden tidak apa-apa libur secara nasional, ini kan 60 persen tidak pilkada ngapain libur. Misal kayak orang kerja di Jakarta tinggal di Bogor kan seusai nyoblos bisa kembali bekerja," tutur Sarman.

Maka kedepannya para pengusaha berharap ikut dilibatkan atau diajak berdiskusi oleh pemerintah, saat menentukan hari libur tambahan seperti libur pilkada ataupun pemilu mendatang.

"Harapan kami ke depan, kalau ada satu kebijakan harusnya dikomunimasikan dengan pelaku usaha supaya kita ada antisipasi. Jangan sampai citra kita jadi tidak produktif, yang ada hanya libur dan libur saja," pungkas Sarman.