Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (kemenhub) telah mengeluarkan maklumat pelayaran untuk mengantisipasi cuaca ekstrem yang berlaku mulai tanggal 10 sampai 16 Juli 2018.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Agus Santoso pun meminta agar syahbandar harus melakukan pemantauan ulang sebelum mengizinkan pelayaran dan menyebarluaskan informasi cuaca terkini kepada nakhoda kapal dan pengguna jasa.

Bila kondisi cuaca membahayakan keselamatan pelayaran, Dirjen Agus mengimbau agar pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ditunda hingga cuaca baik untuk pelayaran.

"Pengumuman pemantauan kondisi cuaca terkini harus ditempelkan di terminal-terminal penumpang atau di embarkasi dan debarkasi pelabuhan," kata Dirjen Agus melalui keterangan resminya, Rabu (11/7/2018).

Baca: Penerimaan Siswa Baru: Satu Bangku SMP Negeri di Depok Dijual dengan Harga Mulai dari Rp 5 Juta

Untuk antisipasi cuaca ekstrem, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Junaidi selama pelayaran, nakhoda diminta untuk membawa kapal berlindung di lokasi aman saat tiba-tiba terjadi cuaca buruk di tengah pelayaran.

Setiap enam jam sekali juga agar melaporkan cuaca terkini kepada Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat serta dicatatkan ke dalam log-book.

"Setiap kapal yang berlindung wajib segera melaporkan kepada Syahbandar dan SROP terdekat dengan menginformasikan posisi kapal, kondisi cuaca, dan kondisi kapal, serta hal lain penting lainnya bila ada," ungkap Junaidi.

Kapal negara baik patroli atau perambuan juga akan disiagakan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal yang berada dalam keadaan bahaya atau kecelakaaan karena cuaca ekstrem.

Maklumat pelayaran dikeluarka berdasarkan pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 2018 akan terjadi cuaca ekstrim dengan tinggi gelombang 4 sampai 6 meter dan hujan lebat di perairan Samudera Hindia Barat, Pulau Enggano, hingga Selatan Jawa Barat.