TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – GO-JEK sudah memastikan diri ‘menancapkan kuku’ bisnis di sejumlah negara Asia Tenggara.  

Meski begitu, tetap ada sejumlah problematika yang bisa menghambat GO-JEK di negara tertentu. Sebut saja Malaysia yang masih melarang sepeda motor sebagai angkutan penumpang.

Hanya, Pengamat Keuangan dan Investasi, Roy Sembel, menekankan peluang bisnis GO-JEK di Malaysia tetap positif meski ada potensi hambatan dari regulasi.

”Peluang GO-JEK masih terbuka lebar menyediakan layanan GO-RIDE di pinggiran kota-kota besar atau pedalaman di Malaysia,” ungkap Roy di Jakarta, Jum’at (3/8/2018).

Dia menambahkan kondisi dan dinamika bisnis negara di ASEAN saling berbeda satu sama lain.

Alhasil, kebijakan transportasi berbasis online-nya pun memiliki ciri khas dan karakternya masing-masing.

Khusus di Malaysia, menurutnya, saat ini memang belum sefamiliar seperti di Indonesia dalam penggunaan kendaraan roda dua untuk publik. Namun itu baru indikasi di kota besar saja.

Otoritas di Malaysia semestinya melihat dan menilai kebutuhan di daerah lain di luar kota besar seperti Kuala Lumpur.

Roy menilai perlunya analisa dan meminta pendapat dari konsumen. Atau bisa pula melalui saluran komunikasi dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Malaysia.

”Pemerintah Malaysia juga semestinya membuka diri mendengarkan masukan dari aplikator termasuk GO-JEK. Jika menemui titik temu, kemungkinan GO-RIDE menjadi transportasi publik di Malaysia itu terbuka lebar,” tutur Roy yang juga Guru Besar di IPMI International Business School.

Sementara Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meyakini layanan GO-RIDE relatif cocok di Thailand, Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar.

Alasannya, regulasi di negara tersebut cukup longgar serta kultur masyarakat setempat yang menjadikan sepeda motor sebagai moda transportasi.

Baca: GO-JEK Mulai Kenalkan Layanan Go-Laundry di Jakarta Selatan

Hal yang sama pun juga berlaku di Malaysia. ”Kemungkinan GO-RIDE beroperasi di Malaysia masih terbuka peluangnya untuk melayani konsumen di daerah penopang kota besar,” ucap Bhima.

Sebelumnya, Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke Siew Fook menyebutkan pemerintah Malaysia tidak berencana memerkenalkan layanan ride-hailing alat transportasi roda dua.

”Pandangan pribadi, kami tidak siap memerkenalkan ride-sharing (berbasis motor) dan tak ada rencana ke sana,” kata Loke menjawab pertanyaan anggota DPR Khairy Jamaluddin dalam rapat parlemen seperti dilansir The Starpada Selasa (31/7/2018).

Situasi itu bertolak belakang dengan keleluasaan GRAB asal Malaysia yang beroperasi untuk layanan transportasi roda dua di Indonesia.