Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Penerapan BBM Satu Harga Niatnya Baik Tapi Mesti Adil

Hal ini disampaikan Ihwan Datu Adam Anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur hari ini, Rabu (8/8/2018) di Balikpapan.

Penerapan BBM Satu Harga Niatnya Baik Tapi Mesti Adil
Ist/Tribunnews.com
Ihwan Datu Adam, Anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur berbicara pada seminar tentang BBM hari ini, Rabu (8/8/2018) di Balikpapan. 

TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Menyikapi kebijakan Pemerintahan Jokowi tentang pembangunan sektor migas secara inklusif atau berkeadilan mesti dipahami dan diterjemahkan secara bijak dan tepat.

Berkeadilan tak selalu berarti sama rata.

Hal ini disampaikan Ihwan Datu Adam Anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur hari ini, Rabu (8/8/2018) di Balikpapan.

"Namun kami mengapresiasi kebijakan ini karena BBM dipandang sebagai komoditi strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak," kata Ihwan.

Pihaknya berharap kebijakan ini berbanding lurus dalam memberi kontribusi percepatan pembangunan ekonomi daerah tertinggal, terpencil dan terluar yang umumnya harga BBM sangat tinggi.

Ihwan Datu Adam menyampaikan hal itu bersama Anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan dan Hari Pratoyo pada kegiatan Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional yang diselenggarakan BPH Migas di Balikpapan Kalimantan Timur.

Menurut Ihwan, kebijakan ini sungguh dilandasi niat baik yang senantiasa mempresentasikan tafsir sebagai bentuk pengamalan Pasal 33 UUD 45, bahwa BBM adalah komoditi strategis yang dikuasai oleh negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Namun juga mesti proporsional dan berlaku adil, apakah BBM satu harga yang paling urgen dan mendasar untuk membantu percepatan pembangunan daerah-daerah tersebut dari sisi energi?" ujarnya.

Dijelaskan bahwa telaah kritis ini penting mengingat kebijakan penerapan BBM satu harga ini menggunakan biaya tinggi yang membuat PT. Pertamina selaku operator mengalami pendarahan (bleeding) kondisi keuangan.

"Telaah kritis ini juga penting untuk mendapatkan alternatif kebijakan sebagai subtitusi atau kompensasi yang memiliki semangat sama sebagai bentuk wujud kebijakan energi inklusif di daerah terpencil, tertinggal dan terluar," katanya.

Dia mencontohkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan berupa energi mikro hidro, energi surya dan lainnya sebagai sumber energi untuk menggerakan roda perekonomian di daerah tersebut.

Kritik poinnya, lanjut Ihwan, adalah untuk lebih bijak memilah dan memilih bentuk kebijakan energi ini, tak pukul rata yang ternyata juga kurang tepat seperti penggalan video yang sempat viral di media sosial yang diambil di salah satu daerah di Papua bahwa kebijakan satu harga hanya berlaku saat ada kunjungan Presiden Jokowi, seminggu setelahnya harga normal kembali, maksudnya harga tinggi kembali.

"Kita semua memahami, saat ini telah memasuki tahun politik, jangan sampai kebijakan ini hanya indah sebagai bahan kampanye saja, namun sejatinya kurang efektif dan optimal manfaat yang dirasakan rakyat di daerah sasaran," ujarnya. 

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas