TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk sektor perumahan, pemerintah telah mencanangkan program pembangunan sejuta rumah pada tahun 2015 lalu.

Oleh karena itu, seluruh lembaga milik pemerintah maupun swasta dihimbau untuk ikut mendukung program tersebut.

Sebagaimana kebijakan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang berperan aktif menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Komitmen BNI untuk ikut menyalurkan KPR bagi masyarakat menengah bawah itu, dinyatakan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) bersama bank-bank lainnya, dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Direktur Bisnis Ritel BNI, Tambok P Setyawati hadir menandatangani addendum PKO tersebut, Selasa (14/8) kemarin. Sementara dari PPDPP, dilakukan langsung oleh Direktur Utama PPDPP Budi Hartono yang disaksikan oleh Direktur Jendral Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti.

“Kami optimis dapat memenuhi target penyaluran KPR FLPP yang disepakati ini. Sampai saat ini realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP BNI telah mencapai 124% dari target semula. BNI optimis akan menyalurkan lebih dari 3 kali dari target semula sampai akhir tahun 2018,” tegas Tambok.

Sementara itu, Direktur Utama PPDPP Kementrian PUPR Budi Hartono menyampaikan apresiasinya kepada BNI yang turut serta mendukung pencapaian kinerja program FLPP.

“Kami akan melakukan evaluasi terhadap kinerja bank pelaksana pada awal Oktober 2018 berdasarkan kinerja triwulan ke 3 tahun 2018,” ujar Budi.

Hingga 9 Agustus 2018, dana FLPP yang sudah disalurkan mencapai Rp32,406 triliun dengan 532.713 unit rumah.

Dana FLPP pertama kali disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimulai sejak 2010 lalu.