Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Dirut PLN: Impor Komponen Proyek Tidak Sebabkan Defisit Neraca

Sebab, proyek kelistrikan PLN saat ini umumnya menggunakan sumber pendanaan dari pinjaman luar negeri untuk mengimpor barang modal.

Penulis: Syahrizal Sidik
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Dirut PLN: Impor Komponen Proyek Tidak Sebabkan Defisit Neraca
Tribunnews.com/Syahrizal Sidik
Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir menyatakan impor komponen kelistrikan untuk proyek PLN tidak menyebabkan defisit neraca pembayaran.

Sebab, proyek kelistrikan PLN saat ini umumnya menggunakan sumber pendanaan dari pinjaman luar negeri untuk mengimpor barang modal.

Pemerintah, sebelumnya telah meminta PLN dan Pertamina untuk mengerem impor barang modal hingga enam bulan ke depan. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki neraca pembayaran, terutama menekan defisit transaksi berjalan.

Diketahui, neraca pembayaran Indonesia pada triwulan kedua 2018 defisit sebesar 4,3 miliar dolar AS, meningkat dari triwulan pertama 2018 sebesar 1,74 miliar dolar AS.

“Sebagian kan sudah financial closing. Tapi ini kan pinjaman kredit ekspor luar negeri, jadi tidak ada pengaruh ke (neraca pembayaran) Indonesia,” kata Sofyan, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Sofyan menuturkan, saat ini untuk infrastruktur kelistrikan, sekitar 90 persen sudah bisa diproduksi di dalam negeri seperti tiang maupun kabel listrik. Namun, untuk pembangkit, saat ini masih impor. Beberapa komponen yang diimpor di antaranya adalah turbin dan boiler.

Berita Rekomendasi

Secara terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dalam konferensi pers di Jakarta Convention Center, pekan kemarin memastikan untuk seluruh proyek PLN yang pembayarannya sudah rampung (financial closing) akan tetap dilanjutkan.

“Proyek PLN semua pembiayaan dari luar negeri dan jangka panjang sehingga tidak memberikan dampak ke neraca pembayaran,” kata Menteri Rini

Kementerian BUMN, kata Rini juga akan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk mendetailkan apabila ada peralatan yang bisa diproduksi di dalam negeri seperti boiler, sebab saat ini untuk membuat alat tersebut membutuhkan waktu dua tahun produksi, sehingga perlu ada kesiapan industri di dalam negeri.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas