TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengurangi impor minyak untuk memperkuat nilai tukar rupiah dipuji banyak pihak. Sebab, defisit neraca perdagangan sebagai salah satu penyebab melemahnya rupiah, paling banyak disumbang sektor migas.

“Itu langkah bagus. Itu memang langkah yang seharusnya dilakukan,” kata anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Kurtubi mengatakan, pengurangan impor minyak merupakan instruksi Presiden Jokowi ke Pertamina. Untuk jangka pendek, pengurangan impor memang bisa dilakukan dengan melarang ekspor minyak mentah yang menjadi bagian kontraktor (asing).

Pembelian minyak mentah domestik ini pula yang kini dilakukan Pertamina, dengan jumlah 225 ribu barrel per hari (bph). “Itu jangka pendek. Namun, untuk bisa mengurangi impor migas yang sustainable butuh waktu lama,” ujarnya.

Untuk jangka panjang, lanjut dia, pengurangan impor harus disertai dengan peningkatan produksi minyak mentah di dalam negeri. “Pengeboran dan eksplorasinya diperbanyak,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, produksi BBM di dalam negeri juga harus ditingkatkan. “Yang pdoruksi BBM dalam negeri itu kilang minyak. Kilang minyak sekarang kita gak nambah-nambah,” ujar dia.

Namun demikian, Kurtubi mengapresiasi rencana Pertamina membangun 6 kilang minyak baru dan mengoptimalkan kilang yang ada. Rencananya, 6 kilang baru ini akan menyumbang 1 juta bph dan mampu menutupi kebutuhan BBM dalam negeri pada 2026.

“Jadi untuk mengurangi impor minyak memang tidak bisa seketika,” ujarnya.

Lebih jauh, Kurtubi menilai, ketergantungan Indonesia pada impor minyak saat ini disebabkan oleh kesalahan kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya. Pemerintahan Jokowi saat ini, menurutnya, hanya terkena imbas kesalahan pemerintahan masa lalu.

“Jadi bukan kesalahan pemerintah Jokowi,” ujarnya.

Seperti diketahui, keterbatasan produksi BBM dalam negeri membuat pemerintah harus mengimpor 400 ribu bph. Namun, kebijakan Pertamina di bawah Dirut Nicke yang memborong 225 ribu bph minyak mentah milik kontraktor, mampu menurunkan impor hingga 60 persen.

"Produksi nasional itu selama ini masih ada yang belum dibeli oleh Pertamina, yang porsinya punya KKKS. Ini yang akan dibeli oleh Pertamina. Yang pasti ini bisa mengurangi impor hingga 60 persen," kata Nicke saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/8).