Saran Iluni kepada Pemerintah Soal Pembangunan Infrastruktur
Sebagian pendanaan untuk pembangunan infrastruktur diserahkan kepada investor swasta yang memungkinkan mekanisme direct lending.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) UI Hotbonar Sinaga mengatakan, harus ada tata kelola serta manajemen risiko yang baik dalam pembangunan infrastruktur.
Baca: Bagaimana Mencegah Bisul dan Korengan pada Anak Agar Tak Infeksi
Ia menyarankan, sebagian pendanaan untuk pembangunan infrastruktur diserahkan kepada investor swasta yang memungkinkan mekanisme direct lending. Karena itu, investor harus dengan cermat saat mengukur besaran tingkat pengembalian modal proyek tersebut.
Baca: Jasa Tiga Penyerang Ini Layak Dijajal Timnas Indonesia Jelang Piala AFF 2018
“Contohnya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah menciptakan berbagai terobosan dalam skema pembiayaan sehingga tidak tergantung dari anggaran pemerintah,” papar Hotbonar Sinaga.
Hotbonar sendiri menilai, apa yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dalam melakukan Pembangunan infrastruktur secara agresif seperti jalan tol dalam beberapa tahun terakhir di tanah air layak diapresiasi.
"Dalam waktu 3,5 tahun terakhir kita telah berhasil membangun jalan tol sepanjang 536 km. Belum lagi rencana jalan tol Trans-Jawa dari Merak hingga Banyuwangi yang akan diwujudkan tahun 2019. Pembangunan infrastruktur ini akan menarik investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri," katanya.