Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fx Ismanto

TRIBUNNEWS.CPOM, JAKARTA - Tingginya biaya yang dikeluarkan oleh maskapai Garuda Indonesia untuk menempati Terminal 3 Bandara Soekarno- Hatta merupakan murni urusan bisnis to bisnis. 

 “Itukan bisnis to bisnis mana bisa menyusahkan, ini tergantung perundingan dengan Angkasapura 2 kan,” kata pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen Agus Pambagio kepada wartawan, Senin (24/9/2018) di Jakarta.

 Ia menilai wajar jika tarif sewa di terminal 3 lebih mahal dibanding dengan terminal 2, pasalnya selain fasiltas yang jauh berbeda, Angkasapura 2 juga mengejar keuntungan lain lantaran sisi pendapatan navigasi pesawat telah diberikan kepada Air Navigation (Airnav). 

 “Jadi tinggal non aeronya, nah non aeronya kan termasuk counter-counter (di terminal). Karena fasilitas (terminal 3) lebih baik ya tentunya kan ada hitung-hitunganya,” ujarnya. 

 Agus menyampaikan, jika penempatan Garuda di Terminal 3 adalah pemaksaan regulator dalam hal ini Kementrian Perhubungan menurutnya kesimpulan itu tidak tepat. Pasalnya, hal tersebut merupkan kewenangan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

 Agus menambahkan, ketika urusanya sudah antara dua korporasi milik negara maka maka Kemeneg BUMN yang betanggung jawab bukan Kementrian Perhubungan. 

 “Perkara dia dipaksa atau tidak dipaksa tanyakan pada Menteri BUMN. Tapi kan tentu katanya ada sinergi BUMN coba aja ditanya dipaksa atau ngga, Kemenhub hanya pengaturnya, aturanya berdasarkan ini, berdasarkan itu. Misalnya mengatur tarif atas dan bawah,” ujarnya.

 Agus menambahkan, wajar di Terminal 3 lebih mahal karena baru dan perlengkapan lebih baik dari Terminal 1 dan 2. Untuk itu AP 2 menerapkan sewa lebih mahal ke airline melalui PJP2U  yang pada akhirnya akan ditanggung konsumen.

"Bukan 100% airline. GA jangan cengeng ah.  Makanya PJP2U terminal 3 lebih mahal krn AP 2 memasukan biaya investasi terminal 3 dll. AP 2 sebagi landlord wajar saja. Kan ada hitung-hitungannya," tutupnya.