4 Hal Ini Akan Terdampak Jika Harga BBM Premium Dinaikkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium yang sebelumnya disebutkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akan dinaikkan pukul 18.00 WIB sore ini (10/10/2018) akhirnya ditunda.

Penundaan tersebut, karena pemerintah harus melakukan evaluasi terlebih dulu dan melihat kesiapan dari PT Pertamina (Persero). Sebelumnya, Menteri Jonan mengatakan harga Premium bakal naik sekitar 6 sampai 7 persen. Dalih Jonan, kenaikan itu lantaran menyesuaikan kenaikan harga minyak dunia yang menyentuh level 80 dolar per barrel.

Baca: Presiden Jokowi Minta Kenaikan Harga BBM Premium Ditunda

Jika terealisasi, maka harga jual premium di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) naik menjadi Rp 7.000 per liter dari sebelumnya dari Rp 6.450 per liter. Sedangkan, untuk harga jual Premium di luar Jamali naik menjadi Rp 6.900 per liter dari sebelumnya Rp 6.400 per liter.

Lantas, apa dampak jika nantinya harga Premium dinaikkan, Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah, kepada Tribunnews.com menyampaikan setidaknya ada empat hal yang akan terdampak.

“Jika benar akan dinaikkan maka akan mengganggu perekonomian kita saat ini, inflasi akan naik tinggi, daya beli masyarakat akan turun, konsumsi akan turun, dan pertumbuhan ekonomi akan melambat,” ujarnya, saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (10/10/2018).

Selain itu, Piter menilai menaikkan harga Premium saat ini terlalu berisiko, baik secara ekonomi maupun politik. Apalagi, di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global seperti sekarang yang masih tinggi dan dibayangi kenaikan harga minyak mentah dunia dan ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dengan mitra dagangnya.

Terlebih lagi, masyarakat kelas bawah, kata Piter saat ini yang masih dominan mengonsumsi Premium dan paling terdampak karena akan pengaruh pada kenaikan harga-harga, sebab distribusi logistik, juga tarif angkutan bakal naik dan akan menyumbang inflasi.

“Saya rasa menaikkan Premium sekarang terlalu berisiko baik secara politik maupun ekonomi,” ujarnya.