TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup Lippo yang menaungi megaproyek Meikarta tengah diguncang sentimen negatif akibat kasus dugaan suap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Komisi Pemberantasan Korupsi pun membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) terkait izin pembangunan Meikarta.

Atas kasus itu, kemarin, di pasar saham investor cukup reaksioner terhadap saham-saham di bawah bendera Lippo. Selasa (16/10/2018), saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang membawahi proyek Meikarta kemarin terkoreksi cukup tajam 10,83 persen. Disusul PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yang turun 5,52 persen.

Tak hanya di sektor properti, anak usaha Lippo di sektor ritel terimbas kasus tersebut, PT Matahari Putra Prima (MPPA) turun 2,37 persen. Di sektor telekomunikasi, PT First Media Tbk (KBLV) turun 7,83 persen dan PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) turun 3,97 persen.

Analis Senior CSA Research Institue Reza Priyambada mengatakan, adanya sentimen negatif OTT KPK direspon negatif pelaku pasar.

Reza pun tidak menampik adanya potensi rambatan ke bisnis lainnya di bawah naungan Lippo yang bakal terdampak akibat sentimen negatif tersebut seperti OVO.

OVO sendiri merupakan platform dompet digital yang dapat melakukan transksi non-tunai untuk transportasi on-demand Grab hingga membayar belanjaan di mini market.

“Potensi merambat ke bisnis yang lain selalu ada, mereka mengasumsikan adanya kasus hukum yang melibatkan manajemen akan mengganggu kinerja perusahaan,” kata Reza kepada Tribunnews.com, Selasa (16/10/2018).

Namun demikian, Analis Teknikal Profindo Sekuritas, Dimas Wahyu menilai sentimen negatif OTT KPK tersebut sifatnya sesaat. Sebab, pelaku pasar cenderung melihat bagaimana kelanjutan dari proyek Meikarta karena banyak calon pembeli yang sudah membayar.

“Kemarin investor cenderung melepas saham-saham Grup Lippo, terutama properti,” ujarnya.

Namun demikian, dalam keterbukaan informasi ang dipublikasi di bursa Efek Indonesia, manajemen Meikarta menyatakan akan melakukan investigasi internal dan bekerja sama dengan KPK.

PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) yang mengerjakan proyek Meikarta menyatakan tidak akan segan untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada pihak yang melakukan penyimpangan tersebut.

“Kami menghormati dan akan mendukung penuh proses hukum di KPK, serta akan bertindak kooperatif membantu kerja KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan suap tersebut,” tulis manajemen, Selasa (16/10/2018).