TRIBUNNEWS.COM, DEPOK -  Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau  Corporate Social Responsibility (CSR), menjadi isu strategis yang makin diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Isu tersebut semakin hangat, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Secara eksplisit, regulasi tersebut mendorong perusahaan di Indonesia untuk tidak hanya fokus dalam meraup keuntungan semata, melainkan juga memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah operasi perusahaan," kata Adam Muhammad, President Director People Consultancy, ketika menghadiri acara diskusi berjudul CSR Semanis Itu Kah? di FISIP UI, Depok, Jawa Barat belum lama ini.

Dikatakannya,  keberadaan PROPER memiliki implikasi positif untuk menciptakan ekosistem CSR yang sehat dan kompetitif di Indonesia.

Saat ini banyak perusahaan, khususnya yang bergerak dibidang mineral, batubara, minyak, gas, dan energi berlomba-lomba untuk mendapatkan PROPER emas, hijau, atau minimal biru.

Baca: Program Sosial Freeport Sabet Top CSR Award

"Tak dapat dipungkiri, PROPER mempengaruhi citra perusahaan terhadap publik," ujarnya.

PROPER juga dianggap membuat program CSR perusahaan lebih terencana dan tidak lagi berbasis sumbangan atau charity semata.

“Dalam membuat perencanaan CSR, sudah banyak perusahaan yang melakukan riset lewat pemetaan sosial atau Social Mapping. Sekarang ini, perusahaan-perusahaan juga sudah berani membuat program berkelanjutan, dalam artian memiliki road map program, berjenjang satu sampai lima tahun.”, jelas Denny Halim, praktisi yang pernah berkecimpung di PT. Total E & P Indonesie, salah satu narasumber kegiatan.

Bambang Hermanto, praktisi yang pernah berkecimpung di PT. ANTAM, menambahkan PROPER memiliki peran vital dalam mengembangkan CSR yang berbasis kebutuhan masyarakat.

“Kuncinya, ada di pemetaan sosial tadi ya. Social Mapping merupakan alat untuk menangkap aspirasi warga secara langsung. Sifatnya bottom up, bukan top down lagi. Social Mapping itu diwajibkan oleh PROPER sebagai input sebelum pembuatan program CSR,”  tuturnya.

Diskusi-diskusi yang membahas CSR dan PROPER dari perspektif lintas sektoral, mulai dari akademisi, perusahaan, LSM atau pun konsultan sosial & lingkungan diharapkan dapat terus berjalan ke depannya.

“Kami menjadikan diskusi ini sebagai momentum awal lahirnya ruang-ruang diskusi selanjutnya untuk membahas, mengkaji, hingga merumuskan segala hal yang menyangkut isu CSR dan PROPER”, sebut Pandu, ketua HMIKS UI, selaku ketua pelaksana kegiatan.

Diskusi CSR Semanis Itu Kah? sendiri menghadirkan pembicara lintas sektoral seperti: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, dan konsultan sosial lingkungan People Consultancy.