TRIBUNEWS.COM, JAKARTA – Ekonom Insitute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, Empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Bhima menilai, untuk mengevaluasi capaian Pemerintah di bidang ekonomi dasarnya adalah RPJMN 2015-2019 yang diturunkan dari Nawacita. Menurutnya, hampir sebagian besar target ekonomi tidak tercapai, kecuali inflasi yang relatif lebih terkendali.

Pemerintah, kata Bhima, pada awalnya terlalu overshoot dengan mengesampingkan fakta bahwa ekonomi Indonesia sangat bergantung pada harga komoditas. Baru di ujung 2017 harga minyak kembali naik, sayangnya kali ini tidak diikuti oleh harga-harga komoditas unggulan misalnya sawit dan karet.

Baca: Sederet Jadwal dan Lokasi Tes Seleksi Kompetisi Dasar CPNS 2018, Cek di sscn.bkn.go.id

Penyebab stagnasi pertumbuhan ekonomi juga karena industri manufakturnya terus menurun porsi terhadap PDB. Di kuartal II 2018 bahkan sempat dibawah 20 persen, ini cukup menghawatirkan karena industri manufaktur menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dan efek penggandanya tinggi ke sektor lainnya.

“Di era Jokowi, kita terlalu cepat loncat ke sektor jasa, meninggalkan industri yang makin turun. Artinya poin produktivitas dan daya saing masih menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh tim ekonomi Jokowi,” ungkap Bhima kepada Tribunnews.com, Senin (22/10/2018).

Dalam Indeks Daya Saing Global terbaru 2018, posisi Indonesia ada di 45. Dibandingkan negara tetangga Asean, Malaysia menduduki posisi 25 teratas, Thailand 38, dan Singapura peringkat 2. Sementara, daya saing di pasar internasional juga bisa dibandingkan dari target pertumbuhan ekspor nonmigas RPJMN yakni 14,3 persen di 2019.

“Realisasinya Januari hingga September 2018 baru tumbuh 9,29 persen. Untuk mencapai 14 persen butuh kerja ekstra, ditengah proteksi dagang yang dilakukan negara mitra seperti India dan AS. Jadi targetnya masih overshoot,” kata Bhima.

Indikator lain adalah nilai tukar target RPJMN 12.000 per dolar AS tahun 2019. Realisasinya saat ini menyentuh 15.200, dan pelemahan rupiah tahun depan diperkirakan akan kembali berlanjut.

“Ada peran faktor eksternal seperti perang dagang, kenaikan suku bunga The Fed, dan instabilitas geopolitik. Tapi secara fundamental memang ada hal yang harus jadi evaluasi. defisit transaksi berjalannya berada di 3 persen pada Q2 2018 sehingga makin bergantung pada pembiayaan portfolio asing untuk mencukupi kebutuhan valas,” imbuhnya.

Inflasi Terkendali

Bhima menilai, indikator inflasi patut diapresiasi, meskipun disumbang juga oleh turunnya harga minyak dalam 3 tahun pertama Jokowi JK. Adanya satgas pangan, pembangunan infrastruktur berkorelasi dengan terjaganya harga kebutuhan pokok khususnya harga pangan yang mengalami deflasi dalam 2 bulan terakhir yakni Agustus, September. Target RPJMN inflasi ada di 3,5 persen dinilainya cukup realistis.

Namun demikian, indikator kesejahteraan misalnya kemiskinan ditargetkan 7-8 persen di 2019 agak mustahil bisa tercapai meskipun tingkat kemiskinan di data terakhir BPS bisa ditekan hingga 9,8 persen.

“Upaya Pemerintah meningkatkan jumlah penerima PKH, reforma agraria, dana desa, dan pembangunan infrastruktur penting tapi hasilnya masih membutuhkan waktu,” jelasnya.

Untuk tingkat pengangguran, kata Bhima di 2019 targetnya 4-5 persen, ada upaya dari Pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja terutama di sektor jasa kemasyarakatan, termasuk dana desa, jasa transportasi dan perdagangan. Bhima menilai, pengangguran terbuka per Februari 2018 mencapai 5,13 persen. Masih bisa dikejar untuk turun ke 5 persen asalkan pemerintah konsisten mendorong sektor industri, pertanian dan ekonomi digital.

Sedangka dari sisi pembangunan infrastruktur, untuk 225 Proyek Strategis Nasional (PSN) realisasi nya baru dibawah 15 persen. Sisanya masih dalam perencanaan dan kontruksi.

“Tapi semangat pak Jokowi membangun infrastruktur patut diapresiasi,” pungkasnya.