TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proses pengambilalihan atau divestasi saham PT Freeport Indonesia oleh perseroan BUMN PT Inalum (Persero) untuk pengelolaan lahan tambang emas di Papua dinilai merupakan proses bisnis yang besar dan membutuhkan waktu tahapan.

Kendati demikian, divestasi saham itu telah tampak kejelasannya bahwa bakal dimiliki mayoritas oleh Indonesia melalui penandatanganan Head of Agreement (HoA).

Baca: Max Verstappen Antusias Sambut Kerjasama Red Bull dan Honda

"Bukan berarti divestasinya bohong. Ini bukan mau beli kacang goreng, ada duit, ada kacang goreng, langsung ambil. Jadi ada proses yang harus disepakati kedua belah pihak. Ada waktunya membayar," ujar anggota Komisi VII DPR Kurtubi, Kamis (25/10/2018).

Justru menurut Kurtubi, jika pembayaran divestasi dilakukan saat ini adalah kesalahan sebab semua berdasarkan tahapannya. Tinggal nanti menunggu waktu kapan harus dibayar proses divestasi saham milik PT Freeport Indonesia.

Baca: 1000 Pelajar SMKN 2 Semarang Pecahkan Rekor Buat Mozaik Gambar Ganjar Pranowo dari Kulit Bawang

Kurtubi menjelaskan, HoA adalah dasar negosiasi untuk mencapai kesepakatan divestasi. Dalam HoA jelas tercatum tahapan apa saja yang diatur, seperti klarifikasi, smelter, IUP serta lainnya.

"Langkah yang sudah betul dilakukan pemerintah Indonesia. Sebenarnya kewajiban divestasi adalah kontrak karya yang mereka (Freeport) tanda tangani sendiri. Sejak belasan atau puluhan tahun lalu sudah, tapi memang tidak terlaksana secara baik," ucap Kurtubi.

Kurtubi menganggap, dengan proses divestasi mayoritas saham Freeport Indonesia sebesar 51 persen dimiliki oleh Indonesia, akan berdampak positif ke penerimaan keuangan negara.

Bangsa Indonesia, menurut Kurtubi, berkepentingan supaya operasi penambangan emas di Papua tetap terus dilakukan.

Melalui pembelian saham 51 persen milik Freeport Indonesia merupakan cara terhormat dan mengeluarkan cost lebih sedikit dibandingkan menunggu kontrak karyanya selesai.

Sebelumnya, politisi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak meyakini bahwa proses divestasi Freeport tidak akan terlaksana.