Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun Bisnis
LIVE ●

Pakan Kurang dan Salah Perlakuan, Program Kemtan Sebar 6.000 Sapi Indukan Berpotensi Gagal

Minimnya pakan membuat sapi tidak bertumbuh optimal yang berdampak pada kesuburan sapi.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Choirul Arifin

Laporan Reporter Kontan, Kiki Safitri 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Kementerian Pertanian (Kemtan) dengan memberikan sapi indukan sebanyak 6.000 ekor yang diimpor dari Australia dinilai berpotensi mengalami kegagalan.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana mengatakan hal itu dengan mengacu pada pengalaman pada 2016 lalu di program pengadaan sapi Australia.

“Jumlah 6.000 ekor itu baguslah kalau dai sisi proyek. Sama pemerintah, saya bolak-balik menyampaikan, harusnya program yang dulu pernah dilakukan untuk sapi indukan dievaluasi dahulu,” kata Teguh kepada Kontan.co.id, Kamis (15/11/2018).

Menurut Teguh, dua tahun lalu program yang sama pernah dilakukan dan terbukti tidak menunjukkan hasil.

Hal ini terjadi karena butuh perlakuan yang berbeda antara sapi di Australia dengan sapi di Indonesia.

“Karena saya pernah dengar sebelumnya, walau saya tidak diajak monitoring program-program sapi ini. Banyak yang tidak berhasil, karena perlakuannya berbeda, di Australia sapi ini dibiarkan bebas di padang rumput, kalau di sini enggak bisa seperti itu, harus diikat dan dikandangkan,” ungkapnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Selain itu ia juga mengatakan bahwa ketersediaan pakan ini selanjutnya harus diperjelas apakah pemerintah akan turut membantu dalam penyediaan pakan atau tidak.

Dia menilaa, minimnya pakan membuat sapi tidak bertumbuh optimal yang berdampak pada kesuburan sapi.

“Yang kedua, jika sapi-sapi itu diberi makan, apakah pakannya memadai? Karena kalau tidak, maka sapi itu akan kurus dan tidak sehat, sehingga saat dikawinkan juga tidak akan bunting. Kan itu nambah cost lagi,” jelasnya.

Teguh berharap agar pemerintah memiliki antisipasi terkait dengan risiko yang mungkin akan dialami oleh peternak lokal.

“Saya tekankan, sebaiknya pemerintah hati-hati karena risiko ekonomi dan teknis juga berpotensi terjadi di peternak. Itu harusnya diantisipasi pemerintah supaya program tidak gagal,” tegasnya.

Sumber: Kontan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

BizzInsight

Berita Populer
Atas