Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tak terima dengan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang menilai Pemerintahan Jokowi-JK mulai menyerah pada asing, terkait dengan isi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang diumumkan Menko Perekonomian Darmin Nasution beberapa waktu lalu yang memberikan keleluasaan kepada investor asing untuk memiliki saham 100 persen di 25 sektor usaha.

Luhut meminta kepada Prabowo Subianto membaca secara detil isi isi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI sebelum menyampaikan komentar ke publik.

‎"Enggak ada (menyerah pada asing). Makanya baca dulu baik-baik baru berkomentar, jadi kalau sudah kita baca baik-baik komentarin," ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Menurut Luhut, pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan seperti paket kebijakan ke 16 bertujuan untuk kebaikan rakyat dan perekonomian Indonesia, bukan malah membuat susah.

"Kita tidak pingin rakyat kita susah, memangnya hanya kamu saja yang sayang sama negeri ini? Kita juga sayang kok sama negeri ini," papar Luhut.

Baca: Bikin Macet Tol Japek, Menhub Stop Sementara Proyek LRT dan Kereta Cepat Jakarta-BDG Sampai Lebaran

Luhut menjelaskan, ‎25 bidang usaha yang dikeluarkan dari daftar negatif investasi (DNI), justru melindungi sektor UMKM dalam negeri. Misalnya, usaha bordir kini boleh dimasuki asing karena investasi besar memcapai Rp 100 miliar.

Luhut mengklaim, isi isi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI justru untuk melindungi UMKM.

"Kita ‎justru mem-protect UMKM kita, saya enggak mau juga dong, apalagi presiden," jata Luhut.

Baca: Suzuki GSX150 Bandit Tetap Ngacir Diajak Pelesir Sejauh 456 Km di Sulawesi Utara

Capres Prabowo Subianto sebelumnya memang mengkritisi isi isi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI  yang dirilis Pemerintahan Jokowi.

Isi paket kebijakan paling anyar ini yang memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai 25 sektor industri di dalam negeri.

Baca: Putus dari Luna Maya, Ini Kisah Reino Barack dari Tokyo ke London Temui Syahrini dan Pengakuan Inces 

Prabowo Subianto mengatakan, isi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI tidak sesuai dengan Undangan-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) terutama pada Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, 'Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan' dan pasal 33 Ayat 2 yang menyebutkan 'Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.'

"Indikator-Indikator saat ini menunjukan bahwa negara kita sedang memprihatinkan. Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menurut saya itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing. Negara kita sangat kaya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri," tegas Prabowo Subianto di kediamannya di Desa Bojong koneng, Babakan madang, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/11/2018).

‎