TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, mengatakan, pemerintah tak semestinya mengeluarkan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi ( DNI).

Apindo menganggap kebijakan itu tidak telalu mendesak.

"Tidak terlalu urgent, untuk direlaksasi karena pertama dari jenis sektor yang direlaksasi menurut pandangan kami tidak begitu menarik bagi investor luar," kata Hariyadi di kantornya, Kuningan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Hal itu disampaikan Hariyadi menanggapi kebjakan Pemerintah yang mengeluarkan revisi kebijakan DNI melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI untuk mendorong penanaman modal asing (PMA) di Indonesia.

Menurut Hariyadi, sektor yang masuk dalam DNI itu sudah banyak dikerjakan dan digarap pelaku usaha domestik. Seperti misalnya penyewaan mesin, survei, dan lainnya. Sehingga ada DNI ini akan mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri.

"Kalau kita melihat secara keseluruhan tidak terlalu urgent (kebijakan tentang DNI)," tegasnya.

Apindo menyimpulkan kebijakan ini kurang tepat dikeluarkan saat ini. Apalagi, pada 2016 lalu sudah ada banyak DNI yang telah dikeluarkan.

Hariyadi menuturkan, sekarang yang perlu diperhatikan pemerintah ialah pembebahan adaministrasi. Seperti OSS yang masih banyak dikeluhkan dan sehingga harus menjadi prioritas.

"Kemudian yang menyangkut komplain dari investor yang udah masuk. Komplain masalah kepastian hukum, Peraturan Daerah yang munculnya membuat investasi tidak kondusif, itu lebih penting ketimbang DNI," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Apindo: Relaksasi DNI Tidak Terlalu "Urgent""