TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Jumadis Abda mengkritisi pembangunan infrastruktur kelistrikan, khususnya pembangkit listrik yang masuk dalam program 35 ribu Mega Watt (MW). Menurutnya, proyek strategis nasional tersebut didominasi oleh swasta sehingga nilai rupiah terhadap dolar terancam semakin terpuruk.

Menanggapi hal tersebut, VP Corcom PT PLN (Persero) I Made Suprateka mengatakan, pemerintah dan PLN harus memutar otak dan melibatkan pembangkit listrik milik swasta atau independent power plant (IPP) demi mengatasi masalah pendanaan.

"Pertama, PLN tidak cukup uang. Kalau mengerjakan proyek 35 ribu megawatt semuanya, PLN butuh dana Rp 1.200 triliun, dari mana itu bisa tercukupi? Kedua, itu kebijakan pemerintah supaya swasta juga diberi peluang," ucap Made saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (6/12/2018).

Menurut Made, selama ini PLN mengoperasikan pembangkit listrik, transmisi, gardu induk dan lainnya melalui pembiayaan sendiri. Tanpa kontribusi swasta, ia menilai tidak mungkin pendanaan cukup untuk menyelesaikan proyek 35.000 MW itu.

"Karena semua itu tidak dari APBN. Kalau disuruh ngerjain 35 ribu semuanya supaya enggak bagi-bagi dengan swasta, kami tidak punya uang," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Jumadis Abda mengkritisi pembangunan infrastruktur kelistrikan, khususnya pembangkit listrik yang masuk dalam program 35 ribu Mega Watt (MW). Ia juga mengatakan 35 ribu pegawai berencana mogok kerja bila tuntutannya tak digubris.

Adapun tuntutan yang diajukan adalah mengganti Direksi PLN dan menarik kepemilikan kelistrikan di bidang pembangkit khususnya program 35 ribu Mega Watt (MW) dari swasta.

Untuk diketahui, hingga awal Februari 2018 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pembangkit listik yang telah beroperasi adalah sebesar 1.362 MW dan dalam tahap konstruksi sebesar 17.116 MW.

Sebesar 896 MW dari total 1.362 MW yang beroperasi dihasilkan dari IPP, sementara 466 MW dibangun oleh PLN.