Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Pinjaman Bencana Sifatnya Serupa Pinjaman Darurat

Bentuk pinjamannya adalah Catastrophic Deffered Drawdown Option berupa standby loan yang ditarik ketika trigger atau pemicu bencana terpenuhi.

Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Pinjaman Bencana Sifatnya Serupa Pinjaman Darurat
Tribun Lampung/Perdiansyah
Pekerja memperbaiki Jembatan Palu IV atau Jembatan Ponulele, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis 25 Oktober 2018. Jembatan Kuning yang menghubungkan Kecamatan Palu Barat dan Palu Timur ini hancur diterjang gempa 7,4 magnitudo dan tsunami pada 28 September 2018 lalu. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan atau mencurigai secara berlebihan terhadap tawaran pinjaman untuk bencana alam senilai hingga US$1 miliar atau sekitar Rp15 triliun dari World Bank (Bank Dunia).

Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Schneider Siahaan mengatakan, pinjaman jangka panjang senilai hingga 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 15 triliun serupa dengan pinjaman darurat atau siaga.

“Bentuk pinjamannya adalah Catastrophic Deffered Drawdown Option (Cat DDO). Jadi sifatnya standby loan yang ditarik ketika trigger atau pemicu terpenuhi, yakni saat bencana alam terjadi. Jadi bisa ditarik ketika triggernya terpenuhi,” tuturnya.

Dia menambahkan, meski terjadi bencana sekalipun tidak serta merta pinjaman tersebut harus diambil karena pemerintah menilai kas negara masih mampu menanggung ketersediaan dana akibat musibah bencana alam.

“Sekali lagi, sifat pinjaman ini serupa pinjaman darurat. Tidak menggunakan jaminan. Jika pinjaman tidak ditarik maka tidak menjadi utang baru bagi pemerintah Indonesia. Jadi tawaran pinjaman World Bank itu bukan komitmen utang baru,” tegas Schneider dalam keterangan pers tertulis kepada Tribunnews, Rabu (12/12/2018).

Pihaknya juga menegaskan ajang Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali yang sukses digelar beberapa waktu lalu tidak menghasilkan satu pun komitmen pinjaman baru bagi Indonesia.

Tawaran pinjaman saat terjadi bencana alam bagi Indonesia menjadi perbincangan setelah CEO World Bank Kristalina Georgieva melontarkan hal tersebut di Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali.

Baca: Microsoft Indonesia Siapkan Peluncuran Kaizala, Aplikasi Chatting untuk Kurir dan Sales

Tawaran pinjaman diberikan untuk membantu pemulihan dan rekonstruksi daerah yang terdampak bencana alam, termasuk bagi korban gempa di Lombok dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Bantuan pinjaman akan dicairkan sesuai permintaan pemerintah Indonesia. Bantuan pendanaan itu juga melengkapi hibah yang sebelumnya diberikan senilai US$5 juta atau sekitar Rp75 miliar untuk asistensi teknis dalam perencanaan terperinci untuk menjamin pemulihan pasca rekonstruksi dan melibatkan masyarakat.

Baca: Makin Banyak yang Adopsi untuk Akselerasi Bisnis, 2019 Akan Jadi Tahun Cloud di Indonesia

Paket bantuan tersebut dapat mencakup dana transfer tunai (cash transfer) ke 150 ribu keluarga termiskin yang terdampak selama enam bulan hingga setahun. Penguatan sistem perlindungan sosial yang dirancang untuk mendukung perekonomian lokal dan penyerapan tenaga kerja selama fase pemulihan.

Bantuan juga diberikan untuk menghindari kerusakan jangka panjang pada sumber daya manusia maupun program pemulihan darurat baru untuk membiayai pembangunan kembali fasilitas publik dan aset infrastruktur penting, seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan tol, dan infrastruktur untuk pasokan air.

Bantuan pinjaman ini juga dapat memperkuat upaya pengawasan dan sistem peringatan dini dan membantu pembiayaan untuk rekonstruksi perumahan serta infrastruktur dan fasilitas di lingkungan tempat tinggal.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas