Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI mengadakan kegiatan 'Gelar Rencana Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2019' bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Di acara tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap kerjasama dengan LKPP dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa 2019 bisa menjadi upaya tepat dalam mengembalikan akuntabilitas dan profesionalitas para penyedia barang dan jasa.

"Jadi saya mohon kerjasama dengan LKPP ini bisa menjadi pintu mengembalikan profesionalisme akuntabilitas dalam penyediaan layanan barang dan jasa," kata Susi, di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

Dia menjelaskan program tersebut juga bertujuan untuk menyatukan semua stakeholder agar bisa fokus meningkatkan sikap profesional.

Susi pun menyebutkan pihak terkait yang selama ini menjadi fokusnya dalam pengadaan barang dan jasa untuk kementerian yang dipimpinnya.

"Program bisnis forum yang kita lakukan intinya adalah menyatukan stakeholder dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik itu pengusaha perikanan, yang mendanai perikanan, rekanan yang mengadakan barang dan jasa untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan," jelas Susi.

Susi menegaskan, program dari kementeriannya harus berjalan baik karena sejak awal dirinya menjadi menteri, kemajuan dalam sektor kelautan dan perikanan telah menjadi misi pemerintah.

"Awal saya menjadi menteri di sini empat tahun yang lalu, saya menginginkan kelautan dan perikanan yang sudah dijadikan oleh Presiden (Joko Widodo) menjadi misi utama pemerintah," kata Susi.

Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo mengatakan kegiatan ini telah dua kali digelar KKP dan menghadirkan para penyedia barang dan jasa serta pejabat terkait.

Baca: Tanggapan Keras M Taufik Tentang Kehadiran Anies dengan Pose 2 Jari di Acara Gerindra

"Kegiatan ini adalah kegiatan yang kedua kalinya di KKP dengan menghadirkan penyedia barang dan jasa secara lengkap, mulai dari para penyedia jasa konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya dan para pejabat," papar Nilanto.

"Kami mengharapkan dengan digelarnya penyediaan barang dan jasa, input kementerian kelautan tahun 2019 dapat memberikan output yang lebih berkualitas, sehingga memberikan dampak pada peningkatan pelayanan publik sektor perikanan dan kelautan seluruh Indonesia," tegas Nilanto. 

Baca: Polisi: Pemeriksaan Dahnil Anzar Belum Dijadwalkan Karena Fokus Amankan Natal dan Tahun Baru

Plt Kepala LKPP Ikak Gayuh Pratiastomo menyampaikan komitmennya unuk membantu KKP dalam memperbaiki kebijakan pengadaan barang dan jasa.

"Menjadi komitmen kami di LKPP untuk terus menerus memperbaiki kebijakan pengadaan kita, kami di LKPP memang berkeinginan untuk terus mempermudah proses pengadaan," ujar Ikak.