TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) mengeluhkan pembangunan hunian nempel stasiun berkonsep Transit Oriented Development (TOD) yang semuanya digarap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI, Paulus Totok Lusida menilai, proyek berkonsep TOD dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan properti berpelat merah.

Menurutnya, pemerintah seharusnya melibatkan pihak swasta melalui kerja sama operasi (KSO) dengan BUMN.

"Mestinya developer BUMN itu KSO sama swasta, karena sekarang pengembang BUMN kan dananya dari masyarakat. TOD itu kontraktornya hampir keseluruhan BUMN, sehingga di sekitar itu, properti dikuasai juga lahannya oleh BUMN," kata Totok saat ditemui di Hotel JS Luwangsa, Jakarta, Kamis (24/1/2018).

Ia melanjutkan, kerja sama dengan pemerintah dapat mendorong pertumbuhan sektor properti di Indonesia serta menciptakan persaiangan yang sehat antara para pengembang.

Baca: Siap-siap, Harga Rumah Subsidi di Solo Raya Diprediksi Naik Jadi Rp 136 Juta per Unit Tahun Ini

"Jadi kita kerja samalah supaya tumbuhnya kompetitif dan sehat. Gitu saja permintaan kita. Tidak hanya masalah dampak, tapi sehat dalam kompetisi usaha dan kualitas kan. Kalau berkompetisi pasti kualitasnya end user yang menikmati," pungkasnya.

Seperti diketahui, pengerjaan sejumlah proyek pembangunan berkonsep TOD sudah diresmikan pemerintah, di antaranya, di Stasiun Pasar Senen, Stasiun Juanda, Stasiun Tanah Abang, Stasiun Rawa Buntu, Stasiun Tanjung Barat, Stasiun Jurangmangu dan Stasiun Cisauk.

Pengerjaan proyek-proyek tersebut memang seluruh diharap oleh BUMN, seperti Perum Perumnas, Adhi Karya, Waskita Karya dan Hutama Karya.