TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tingginya kasus hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah ditenggarai akibat masih rendahnya tingkat literasi para pelaku pengadaan terhadap teori dan regulasi yang menjadi payung hukum pengadaan barang/jasa pemerintah.

Menanggapi fenomena tersebut, Firma KM & Partner sebagai satu perusahaan konsultan di bidang pengadaan barang/jasa menjalin kemitraan strategis dalam bidang pembelajaran online dengan PT Education Technology Indonesia (IndonesiaX).

Melalui kemitraan strategis ini, diharapkan dapat memberikan literasi kepada masyarakat dan pelaku pengadaan barang / jasa di Indonesia.

Perjanjian kerja sama tersebut tertuang dalam MOU yang ditanda tangani bersama oleh kedua perusahaan tersebut di Hotel Golden Tulip Pasar Baru, Jakarta pada Kamis (7/2/2019).

Direktur Utama Firma KM & Partner Khalid Mustafa, menyatakan bahwa perusahaannya tergerak untuk memberikan literasi secara meluas kepada masyarakat karena berdasarkan pengalamannya selama ini sebagai pemberi saksi ahli di pengadilan Tipikor pengadaan barang /jasa menemukan bahwa kebanyakan pelanggaran pada proses pengadaan barang/jasa karena yang bersangkutan tidak paham atau mengetahui regulasi yang menjadi aturan main dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Selama pengalaman saya sebagai pemberi keterangan ahli di pengadilan Tipikor pengadaan barang/jasa saya selalu menemukan ada 3 kelompok orang yang menjadi terdakwa, yakni mereka yang memang benar punya niat jahat, kemudian para bawahan apakah itu ASN atau pegawai perusahaan yang sekedar menjalankan perintah atasan, dan yang ketiga sekaligus yang terbanyak adalah mereka yang tidak paham kalau dia melakukan pelanggaran,” ujar khalid.

Khalid melanjutkan bahwa mereka yang mengikuti kursus online PBJ ke depannya akan mendapatkan sertifikat kelulusan, di mana sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk mengikuti ujian sertikat kompetensi profesi dari lembaga resmi negara.

“Khusus untuk kelas pengadaan barang/jasa yang dikelola Firma KM & Partner sertifikat yang nanti didapatkan dapat dinilai sebagai sertifikasi kompetensi pada level tertentu untuk kemudian dijadikan bekal untuk mendapatkan sertifikat kompetensi pengadaan yang lebih advance”, jelas Khalid Mustafa

Tidak kurang dari 4 modul telah disiapkan untuk kelas pengadaan ini. Modul-modul ini setara dengan unit kompetensi pengelola pengadaan barang/jasa tingkat pertama. Materi merupakan kombinasi unit kompetensi standar nasional dan kompetensi dasar International Supply Chain Management .

“Kita berharap meski kelas ini gratis namun kualitas konsep, konten dan kelulusan telah memenuhi standar nasional bahkan internasional,” tandas Khalid bersemangat.

Sementara itu, Presiden Direktur IndonesiaX Lucy Pandjaitan menuturkan IndonesiaX memberikan akses kepada pembelajar di seluruh penjuru negeri atas materi pembelajaran dan keterampilan dari profesor/dosen terbaik serta pimpinan perusahaan terkemuka.

"IndonesiaX menyambut baik pembuatan video online tentang PBJ yang bisa diakses secara gratis dari manapun sehingga melancarkan pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah," kata Lucy.