TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membuka kemungkinan adanya penurunan tarif tol Trans Jawa.

Ia memanggil Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) guna membahas perumusan tarif tol yang banyak dikeluhkan pengusaha logistik itu.

Namun, pemerintah mempunya sejumlah pertimbangan dalam menerapkan kebijakan tersebut.

"Ssperti saya sampaikan bahwa sebetulnya tidak semata-mata tarif, ada beberapa hal misalnya tadi disampaikan (dalam rapat) 'Pak, nanti kalau diturunkan pedagang di Pantura pada protes. Minta jangan diturunkan nanti warungnya sepi," kata Basuki saat ditemui di kantornya, Selasa (12/2/2019).

Selain itu, pemerintah mempertimbangkan jumlah pengguna transportasi darat yang menurutnya 95 persen masih memilih lewat jalan raya.

Menurutnya, masyarakat bisa beralih ke transportasi darat lainnya, seperti kereta api dan kapal laut.

"Sehingga jalan tol pun lebih terawat, awet dan continue," kata dia.

Pertimbangan lainnya terkait truk berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) yang banyak memadati ruas tol.

"Mereka (pengemudi trik) tidak bisa lari lebih dari 40 km/jam, sehingga masuk tol pun jadi lambat jadi memang tidak perlu cepat. Kalau tidak terlalu cepat mereka pilih jalur Pantura," jelasnya.

Sejumlah faktor tersebut, lanjut Basuki, akan dibahas lebih lanjut oleh tim BUJT bersama Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) guna merumuskan tarif tol yang sesuai.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah opsi bagi BUJT agar menurunkan tarif, termasuk memperpanjang konsensi atau hak kelola tol, memberikan subisidi tunai, hingga kompensasi penurunan pajak.

"Dengan background tadi, sekarang sedang ditindaklanjuti oleh tim kecil BUJT dan ATI untuk merumuskan berapa kalau memang bisa memenuhi aspirasi dan apa yang bisa dikompensasikan, apakah dari pajak, konsesi atau subsidi," jelas Basuki.

"Ini sedang dirumuskan mudah-mudahan satu dua hari ini bisa, nah baru saya laporkan ke menteri keuangan (kebijakan) apa yang mau diambil baru ke presiden (Joko Widodo)," pungkasnya.