Laporan Reporter Kontan, Harry Muthahhari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kisruh antara perusahan jasa pengiriman dan maskapai penerbangan masih bergulir. Hari Rabu (13/2/2019) kemarin, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) untuk mengirimkan data terkait kenaikan surat muatan udara (SMU) yang mereka keluhkan.

Kembali mengingatkan, tarif SMU melejit hingga 300%. "Data sudah kami berikan dan kabarnya akan ada pembicaraan dengan presiden khusus kargo," ungkap Budi Paryanto, Wakil Ketua Umum Asperindo saat dihubungi KONTAN, Rabu (13/2/2019).

Asperindo berharap pemerintah segera melakukan intervensi tarif kargo udara karena kenaikan SMU menyebabkan mereka harus mengerek tarif layanan pengiriman paket melalui jalur udara sebesar 20%.

Selain mengerek tarif, anggota Asperindo juga mulai banyak yang mengalihkan jalur pengiriman dari semula menggunakan jalur udara menjadi jalur darat.

Baca: Jasamarga Properti Anggarkan Dana Rp 4 Juta Per Meter Persegi untuk Bangun 31 Rest Area

Masalahnya, tak semua pelanggan Asperindo bisa serta-merta mengikuti kenaikan tarif. Karena jalinan kerjasama antara mereka dan pelanggan korporasi dalam bentuk kontrak. Minimal waktu pemberitahuan perubahan kontrak ke pelanggan adalah sebulan.

Baca: Ditjen Pajak Keberatan Tudingan PPN Jadi Biang Mahalnya Harga Avtur Pertamina

Sementara di beberapa kota, Asperindo kerap mendapati penaikan tarif kargo udara secara mendadak oleh maskapai penerbangan. Alhasil, mereka harus menanggung kelebihan tarif.

Dihubungi secara terpisah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengaku tak ada friksi dengan Asperindo. "Pak Mohamad Feriadi (Ketua Umum Asperindo) sudah mengatakan terima kasih dan akan terus bekerja sama dengan Grup Garuda Indonesia," ujar Ari Askhara, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kepada KONTAN, Rabu (13/2/2019).

Garuda Indonesia menyatakan, sejauh ini permintaan kargo masih stabil. Besaran volume pengangkutannya tak berubah.