TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian terus mengajak pelaku industri di Indonesia terlibat dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi.

Langkah ini guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sekaligus mendongkrak daya saing sektor manufaktur nasional.

“Tentunya upaya tersebut membawa multiplier effect terhadap perekonomian kita, dengan SDM yang inovatif akan membuat industri kita lebih kompetitif,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peletakan Batu Pertama Sekolah Vokasi di PT Gunung Raja Paksi (GRP), Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/2/2019).

Menperin memberikan apresiasi kepada PT GRP yang membangun sekolah vokasi sebagai wujud nyata dari komitmen menumbuhkan tenaga kerja terampil di sektor industri baja.

Baca: KPU Siapkan Format Kejutan di Segmen Penutup dalam Debat Kedua

“Apalagi, industri baja merupakan mother of industries, yang produksinya dibutuhkan sebagai bahan baku untuk sektor industri lain,” jelasnya.

Guna menunjang fasilitas sekolah vokasi tersebut, Kemenperin dan PT GRP menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Penyiapan SDM Industri Baja melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri.

MoU ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar dan Presiden Direktur PT GRP Alouisius Maseimilian dengan disaksikan Menperin dan salah satu Shareholders PT GRP Djamaluddin Tanoto.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pembangunan dan pengembangan pendidikan vokasi industri baja berbasis kompetensi yang link and match dengan industri, kemudian pelatihan industri baja berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja), serta pembangunan infrastruktur kompetensi di bidang industri baja. MoU ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak ditandatangani.

Menperin meyakini, ketersediaan SDM industri baja yang kompeten akan mendorong peningkatan produktivitas sehingga turut beperan mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Semoga kerja sama ini ikut mempercepat program pemerintah dalam membangun kualitas SDM, sesuai amanat dari Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.

Upaya PT GRP, salah satu industri baja yang terintegrasi di Indonesia, untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan dukungan terhadap terobosan pemerintah dalam penyediaan SDM industri baja yang kompeten.

Ini ditunjukkan melalui dukungan PT. Gunung Raja Paksi dengan membangun Sekolah Vokasi untuk SDM industri baja.

Kemenperin sudah melakukan link & match 700 lebih industri dengan hampir 1300 SMK. Selain itu, mempunyai sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sepuluh Politeknik dan dua Akademi Komunitas (Akom) yang mengusung dual system.

Dalam dua tahun terakhir Kemenperin juga sudah membangun empat politeknik, antara lain di Morowali, Bantaeng, Solo dan Kendal.

“Dual system ini adalah 30 persen teori dan 70 persen praktik, dan praktiknya di industri. Kalau sekolah vokasi baja di sini, nanti praktiknya langsung di pabrik, mereka sudah mempunyai pengalaman langsung di lapangan jadi tidak membayangkan lagi. Mereka selesai sekolah vokasi langsung siap bekerja,” tegasnya.

Airlangga menyampaikan, industri logam nasional pada tahun 2018 tumbuh mencapai 7,6 persen atau naik dibandingkan 2017 yang mencapai 6,33 persen, dan lebih baik daripada tahun 2016 yang tumbuh 2,35 persen. Sehingga, di masa mendatang sektor ini cukup prospektif, terutama jika dilihat dari sisi permintaan.

“Maka itu, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif agar dunia industri tetap bergairah melakukan investasinya di Indonesia,” imbuhnya.

Sebagai upaya mendorong penumbuhan investasi baru di sektor manufaktur, termasuk industri logam, pemerintah memberikan berbagai fasilitas diantaranya tax holiday, tax allowance dan pembebasan bea masuk terhadap barang modal untuk investasi serta tata niaga.

Fasilitas ini, terang Airlangga, akan mendukung industri dalam peningkatan investasi. Di sektor logam, akan mampu menumbuhkan industri hulu yang dapat mengurangi ketergantungan bahan baku impor.

Dalam hal ini, pemerintah sedang menyiapkan insentif kepada industri dalam negeri yang melakukan pengembangan SDM melalui pemberian insentif fiskal berupa super deductible tax sampai 200 persen hingga 300 persen.

“Pemberian insentif fiskal tersebut diharapkan dapat memberikan keringanan bagi investor dalam membangun industri logam di dalam negeri,” terangnya.