Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengakui okupansi pariwisata di zona kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten masih rendah pasca tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 lalu.

Dia memprediksi sepinya wisata Tanjung Lesung salah satunya diakibatkan oleh status bencana yang diberikan pada kawasan tersebut.

"Di Tanjung Lesung, Selat Sunda. Apa yang paling membuat jumlah wisatawan drop drastically. Hipotesis saya mengatakan status lah yang buat drop drastis," kata Menpar Arief di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Arief mencontohkan sepinya wisata di Bali akibat letusan Gunung Agung pada 2017 silam. Saat itu, pemerintah menyatakan status Bali 'bahaya', sehingga 14 negara mengeluarkan travel advice. Imbasnya, jumlah wisata dari berbagai negara, termasuk China menurun drastis.

"Masyarakat tidak ngerti bahasa waspada, awas, siaga yang penting bahaya. Ketika katakan bahaya orang seluruh negara minimal 14 keluarkan travel warning. Paling efektif dari China mereka tidak satupun datang ketika pemerintah keluarlan travel advisory," ujarnya.

Baca: Sosok Perempuan saat Andi Arief Ditangkap Diduga Pemandu Karaoke, Dijemput 10 Polisi

Arief melanjutkan, saat ratas bersama presiden, saat itu dia meminta agar status bencana alam di Bali dicopot, namun pemerintah lanjut memberikan bantuan.

Baca: Benturan Jadwal, Wali Band Batal Tampil Bersama Duo Jigo di Tanjung Lesung, Banten

"Akhirnya minta pak presiden pokoknya status itu cabut tpntetap dapat sumbangan itulah diputuskan 22 Desember 2017," jelasnya.

Terkait status Gunung Anak Krakatau di Banten, Arief mengimbau pemerintah melakukan langkah yang sama guna mendatangkan kembali wisatawan di kawasan tersebut.

"Saya tahu okupansi di Selat Sunda, Anyer, Carita, Tanjug lesung memburuk. Kemungkinan besar status yang masih awas itu. Kemarin saya ketemu pak Sutopo (kepala BNPB) tolong umumkan yang pas gimana," jelas Arief.

"Tetapi kita ngeri pemda kalau status dicabut tidak dapat bantuan. Saya Menpar akan bantu pemda kalau status dicabut masyarakat masih dapat bantuan, daripada okupansinya masih rendah," tukas dia.