TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta fase I rute HI-Lebas Bulus tengah dalam tahap uji coba dan segera beroperasi pada akhir Maret 2019. Kehadiran MRT diharapkan bisa mengalihkan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Meski begitu, terdapat sejumlah tantangan guna mewujudkan mimpi tersebut.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono menyebutkan empat kebijakan lanjutan yang perlu dilakukan pemerintah guna mengoptimalkan layanan MRT Jakarta.

Pertama, terkait integrasi antara MRT dengan feeder sebagai angkutan pengumpan. Menurutnya, supaya berjalan optimal, layanan MRT harus ditopang oleh angkutan umum massal yang mudah diakses oleh masyarakat baik untuk melanjutkan perjalanan setelah menggunakan MRT ataupun sebaliknya menuju stasiun MRT terdekat.

Baca: Beredar Video Penyerang Memberondong Masjid di Selandia Baru

"MRT yang berfungsi sebagai backbone tidak dapat berdiri sendiri," tulis Bambang dalam keterangan resmi, Jumat (15/3/2019).

Bambang menambahkan ketersediaan feeder berupa angkutan umum massal ini penting, supaya dalam mengakses stasiun MRT masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi.

"Kalau tidak tersedia layanan angkutan umum yang bersifat massal dan terintegrasi, kita khawatir stasiun-stasiun MRT akan menjadi titik kemacetan," ungkap Bambang.

"Jangan sampai terjadi nanti, MRT yang kita harapkan mampu mengurai kemacetan malah menjadi sumber kemacetan baru, tambahnya.

Kedua, MRT juga perlu terintegrasi sistem pembayarannya dengan moda transportasi lainnya. Dengan begitu, masyarakat cukup menggunakan satu alat pembayaran untuk penggunaan semua moda.

“BPTJ sudah menfasilitasi proses integrasi sistem pembayaran ini, tinggal menunggu audit dari Bank Indonesia,” kata dia.

Untuk saat ini sistem pembayaran yang sudah terintegrasi adalah KRL dan Transjakarta nantinya diharapkan juga pada MRT dan LRT Jakarta.

Kebijakan lain yang dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi penggunaan MRT adalah pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Untuk itu, Bambang Prihartono berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk segera mewujudkan implementasi kebijakan ERP (Electronic Road Pricing).

“Seadainya ERP belum memungkinkan dalam waktu dekat, perlu dipertimbangkan adanya penerapan kebijakan ganjil genap sehari penuh,” usul Bambang.

Menurut Bambang, penerapan ganjil genap sehari penuh pada waktu penyelenggaraan Asian Games lalu sudah terbukti efektif mengurai kemacetan di jalan arteri Jakarta. Namun ketika kebijakan ganjil genap diubah hanya menjadi pagi dan sore seperti saat ini, kemacetan cenderung meningkat lagi.

Keempat, Bambang menilai perlunya memberi fasilitas yang dapat menunjang dan memadai pejalan kaki.

"Jika harus berpindah moda, harus tersedia pula fasilitas pejalan kaki dengan jarak tidak boleh lebih dari 500 meter. Integrasi menjadi kunci, dan kedepan layanan angkutan umum massal di Jabodetabek, tidak hanya terintegrasi secara fisik, namun juga secara sistem pembayaran serta jadwal layanan,” pungkas Bambang.